SEKILAS INFO
: - Selasa, 19-11-2019
  • 1 hari yang lalu / Tim Debat Ilmu Hukum UIN SGD Bandung berhasil meraih Juara I  Lomba Debat Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Tirtayasa Law Debate Community (De`Recht) Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
  • 1 bulan yang lalu / Selamat dan Sukses atas dilantiknya Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Periode 2019-2023, Dr. H. Utang Rosidin, S.H., M.H. dan Muhammad Kholid, S.H, M.H.
Krisis Pangan Membuat Sesat Pikir, Atau Sesat Pikir Membuat Krisis Pangan?

[Ilmuhukum.uinsgd.ac.id] Tidak bisa di pungkiri bahwa setiap harinya lebih kurang kita menghabiskan sekitar 1500-2000 kalori untuk sumber energi, baik itu yang berasal dari karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang kita konsumsi setiap hari. Kekurangan nutrisi maka akan mengakibatkan kekurangan gizi atau yang sering kita dengar adalah kata busung lapar. Hal itu dikarenakan masukan pangan yang kurang akan nutrisi baik karbohidrat, protein, vitamin dan mineral.

Pangan adalah kebutuhan pokok manusia dalam artian kebutuhan primer yang tidak bisa lepas dalam kehidupan sehari-hari manusia. Tingkat kecerdasan, keaktifan bisa dilihat dari segi asupan makanan yang sehat dan berimbang selain dengan rutin berolahraga.

Pengertian pangan menurut Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 18 ahun 2012 tentang Pangan di jelasakan tersendiri bahwasannya segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan dan pembuatan makanan atau minuman.

Di Indonesia sendriri hal mengenai pangan sudah di bahas tersendiri dalam undang-undang tersendiri seperti yang sudah dijelaskan diatas tadi. Namun, meski Indonesia di kenal sebagai negara agraris krisis pangan masih sering terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia. Harga sembako yang meroket tiba-tiba, membuat kesenjangan-kesenjangan sosial yang berdampak pada beberapa hal yang berkonotasi negatif, seperti penimbunan makanan pokok dan lain sebagainya.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan krisis pangan yang terjadi di Indonesia, yang antara lain adalah : semakin menyempitnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan, kemudaian gagal panen akibat cuaca yang sudah tidak bisa di presiksi, gagal panen juga bisa di sebabkan oleh unsur hara tanah yang sudah tidak begitu produktif digunakan untuk bercocok tanam sehingga hasilnya selalu tidak memuaskan, gagal panen juga bisa diakibatkan oleh hama yang menyerang tanaman seperti yang pernah terjadi pada tahun 2011 dan 2013 lalu di sekitar Jawa Tengah, sawah yang banyak di serang hama wereng batang coklat (WBC). Dan faktor yang mengakibatkan krisis pangan selanjutnya adalah hilangnya regenerasi petani, akibat pola pikir pemuda yang tergerus modernisasi yang salah kaprah. Banyak sekali pemuda yang meninggalkan daerahnya, menjual ladang dan lahan pertaniannya untuk kemudian pergi ke kota dengan mindset bahwa penghidupan di kota lebih menjanjikan daripada menjadi petani yang harus menghabiskan sisa hidunya di sawah. Permasalahan tersebut akan lebih diuraikan dibawah.

Permasalahan pangan yang mendasar adaah tentang pangan pokok yang sejak saat ditetapkannya swasembada beras pada kebijakan presiden ke dua yakni Soeharto pada tahun 1980-an. Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut paradigma masyarakat fokus pada beras sebagai makanan yag begitu pokok di Indonesia ini. Kita mungkin melupakan pelajaran IPA sewaktu SD, ataupun SMP yang sering sekali menjelaskan bahwa umbi jalar, singkong, sagu, sorgum, jagung juga bisa di katakan sebagai makanan pokok/karbohidrat. Dan seiring berjalannya waktu akhirnya makanan pokok bangsa Indonesia seperti umbi jagung dan lain sebagainnya digantikan dengan beras.

Dahulu ketika pertama kali kebijakan swasembada pangan (beras) masyarakat masih banyak yang yang mencampurnya dengan jagung. Kini pemandangan seperti itu menjadi tolak ukur tidak mampu, dan yang tiidak makan nasi menjadi tolak ukur miskin dalam paradigma masyarakat. Jika hal itu tetap menjadi paradigma yang paten dalam masyarakat tentu menjadi suatu hal yang sangat fatal, hal ini akan berdampak pada angka kemiskinan yang tidak pernah mengalami penurunan, dan ketergantungan pada kebutuhan beras akan sangat melonjak, ditambah dengan hoby pemeritah yang suka mengimpor beras dari negara lain. Bukankah hal demikian itu merupakan permainan anggaraan? Supaya segelintir orang yang mengurusinya mendapatkan komisi (keuntungan).

Apalagi jika hal ini jika dikaji dari sisi keamanan dan gizi itu sendiri. Kajian dahulu tidak mempermasalahkan ketika beras menjadi makanan pokok bangsa ini. Tetapi seiring berjalannya waktu dan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi semakin harus waspada lebih dengan banyaknya kimia-kimia yang dilibatkan dalam setiap produk makanan. Tidak bisa di pungkiri sekonvensional apapun cara petani mengelola sawahnya ketika masih menggunakan Urea, NaCl, Pestisida yang dibuat oleh pabrik maka produk pangan tersebut tidak bisa dikatakan aman.

Komposisi dari pestisida dan pupuk kimia adalah bahan kimia yang tentunya lambat laun akan mengurangi unsur hara yang ada dalam tanah. Padahal nutrisi terbaik tanah sudah disediakan dengan sangat baik oleh tanah, hanya saja kita sebagai manusia mau memberdarayakan dan memfungsikan tanah sebagaimana mestinya. Kenapa pupuk kimia sangat tidak dianjurkan dalam tulisan ini? Karena berkaca dari sejarah tahun 1986 dimana kebijakan swasembada pangan itu diberlakukan di masannya orde baru, dimana sewasembada beras menjadi hal yang harus di primadonakan. Tetapi ternyata dibalik itu petani harus menelan pahit-pahit kenyataan gagal panen akibat ledakan Wereng Batang Coklat  yang lebih dikenal dengan singkaan WBC.

Kejadian tersebut berlangsung setahun setelah pada tahun 1985 berlangsung penganugrahan oleh Food and Agrikculture Organization (FAO) di Roma. Yang kemudian turunlah Intruksi Presiden No.3 tahun 1986, isinya adalah program untuk mengendalian ledakan populasi hama dengan melarang 57 produk insektisida bersprektum luas (organofosfat) dan perencanagan Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu. Tetapi hal tersebut terjadi lagi pada tahun 2011 dan berulang pada tahun 2013 dimana ledakan wereng juga terjadi lagi yang mengakibatkan banyak sekali kerugian yang dialami oleh petani. Tentu ini menjadi krisis pangan yang sangat di kahwatir-kawatirkan oleh hampir semua petani.

Terlebih disamping itu juga terkikisnya paradigma masyarakat yang sudah tidak meyakini singkong, ubi jalar, kentang dan lain sebagainya sebagai makanan pokok semakin jauh mengenyapingkan hal tersebut, bahkan hanya menjadikan hal tersebut sebagai sebuah deretan sejarah yang sepatutnya di ceritakan saja. Menjadikan kentang, singkong, jagung dan pangan pokok lainnya sebagai camilan yang sudah di modifikasi dengan bumbu-bumbu pabrik yang begitu lezat untuk di makan. Akhirnya timbul istilah krisis pangan.

Seperti yang sudah diuraikan diatas, kelangkaan pangan bisa saja terjadi karena paradigma masyarakat yang beranggapan bahwasanya pangan yang dimaksud adalah sebatas beras sebagai bahan pokok. Adapun selain itu kelangkaan pangan itu bisa saja terjadi akibat banyaknya alih fungsi lahan.

Tidak berhenti di masalah alih fungsi lahan, perlu kita ketahui juga tidak mungkin terjadi alih fungsi lahan jika tidak ada faktor yang mendrong terjadinya. Alih fungsi lahan terjadi bisa karena hal-hal tertentu yang diantaranya adalah punahnya populasi petani akibat sabotase manusia produktif ke pabrik-pabrik, urbanisasi besar-besaran terjadi karena iming-iming UMR besar terjadi di perkotaan.

Akhirnya karena merasa lahan garapan pertaniaan di desa tidak berguna para petani menjualnya dan kemudian kaum pemodal juga membuat iming-iming harga yang besar yang menggiurkan. Pusat Penelitian  Kependudukan LIPI Vanda Ningrum menambahkan, dari 71 persen penduduk Indonesia yang bergantung pada sektor pertanian, hanya 3 persen saja anak petani yang mau meneruskan pekerjaan di sektor pertanian, hal ini dipengaruhi oleh modernisasi desa. Data dari LIPI pada tahun 1986 jumlah petani sebanyak 54persen, dan tahun ini hanya 32 persen. Sementara sektor jasa meningkat dari 37 persen pada tahun 1986 menjadu 43 persen pada tahun ini.

Begitupun ketika lahan yang biasa digunakan oleh petani adalah lahan kosong yang tidak memiliki surat hak atas tanah akan kembali kepada penguasaan negara sebagaimana halnya bunyi Undang-Indang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang isinya “Bumi dan Air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dan ketika tanah tersebut telah di kuasai negara maka sebagai kaum pemegang kekuasaan hal tersebut di serahkan pada arah kebijakan pemerintah. Yang akhirnya kata kemakmuran rakyat tersebut itulah yang selalu tergadaikan.

Kelangkaan pangan juga dipicu oleh tingginya laju penduduk yang berbanding terbalik dengan kuota lahan untuk bercocok tanam akibat pendirian bangunan dan industri yang menghabiskan hektare-hektare tanah.

Selain itu juga kelangkaan pangan ini dipicu karena efektisitas dari tanah yang sudah sangat terganggu kesuburannya akibat dari pencemaran baik itu limbah atau kimia-kimia yang bersarang di pupuk-pupuk kimia.

Perlu adanya tindakan khusus dan nyata terkait hal ini, karena keberlangsungan hidup manusia akan selalu di rundung konflik. Hal itu terjadi karena sumber dari seluruh konflik adalah perut. Dari perutlah kehidupan akan terus berlangsung. Maka kemudian hadirlah istilah sesat fikir sebagai penganalogian keserakahan untuk menciptakan ketahanan hidup dan ketahanan pangan manusia.

Seperti halnya telur dan ayam, entah apa yang perama kali diciptakan. Hal ini juga demikian adanya, sesat pikir manusiakah yang membuat krisis pangan atau krisis pangankah yang membuat sesat pikir pada manusia. – Ana Herlina