SEKILAS INFO
: - Selasa, 19-11-2019
  • 1 hari yang lalu / Tim Debat Ilmu Hukum UIN SGD Bandung berhasil meraih Juara I  Lomba Debat Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Tirtayasa Law Debate Community (De`Recht) Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
  • 1 bulan yang lalu / Selamat dan Sukses atas dilantiknya Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Periode 2019-2023, Dr. H. Utang Rosidin, S.H., M.H. dan Muhammad Kholid, S.H, M.H.
ETIKA BERMEDIA SOSIAL GENERASI MILENIAL

[Ilmuhukum.uinsgd.ac.id]  Merujuk pada cita-cita bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, sehingga perlu mengambil tindakan strategis untuk mencapai cita-cita mulia tersebut.

Cita-cita itu selalu dihadapkan kepada tantangan yang tak pernah surut, terutama hadirnya media sosial yang kian menggurita di republik ini. Kehadiran media sosial harus dimaknai positif, karena bisa membantu segala hajat hidup manusia, terutama generasi milenial. Namun, media sosial bisa berdampak buruk ketika “anak jaman now” itu tidak mampu menggunakan dengan baik.

Generasi yang tepat dengan era transisi dan kemajuan teknologi, tentu dapat dimaklumi apabila tidak bisa lepas dari alat-alat elektronik semisal gagdet dan lainnya. Mulai dari nonton film, belanja online, dengarkan musik, bahkan sampai baca buku, dan media sosial. Sayangnya, pemanfaatan teknologi terutama media sosial kurang mengindahkan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Sering terjadi tindakan bullying, update status, upload foto atau meme yang memantik perpecahan, hatespeech, dan tindakan lainnya yang tidak bersahaja dengan keadaan sosial.

Mafhum kreativitas anak bangsa tak henti-hentinya lahir lewat media sosial. Banyak kisah sukses yang berhasil diraih sejumlah pengusaha kecil nasional muncul lewat penggunaan media sosial. Di sisi lain, penggunaan yang tidak bertanggung jawab justru menyebabkan kebencian dan fitnah semakin merebak di kalangan masyarakat. Hal itu bisa terjadi karena media sosial seperti twitter, instagram, facebook, dan media sosial lainnya mempunyai dua potensi; potensi yang baik jika diberdayakan dengan baik, namun juga buruk sesuai pemanfaatan yang buruk, bahkan dengan mudah merajut perselisihan.

 

Rules

Disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 tentang hak warga negara, Pasal 28 bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Mengeluarkan pendapat melalui tulisan merupakan salah satu hak warga negara sehingga tidak ada larangan untuk berpendapat. Dilanjutkan dengan Pasal 28F bahwa, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Atas UUD ini, mengolah dan mendistribusikan informasi melalui media sosial sangatlah didukung oleh konstitusi negara.

Keakraban dengan media sosial semestinya bijak, namun justru disalahgunakan. Menyampaikan informasi yang tidak benar atau popular dengan hoax, dan mengumbar kebencian menjadi konsumsi yang mudah dijumpai di media sosial. Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Ayat (1) menyebutkan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Sedangkan ayat (3) menjelaskan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Dilanjut pasal 28 ayat (2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.

Informasi elektronik yang berkenaan dengan pelanggaran kesusilaan, peghinaan, pencemaran nama baik, dan pemantik kebencian berdasarkan SARA, tentu tidak diperbolehkan sekalipun setiap warga negara punya hak dan dengan hak tersebut bebas melakukan sesuai keinginan. Seperti tindakan generasi saat ini, dengan  membuat status sesuka hati, tidak jauh memikirkan akibatnya, apakah bisa menyinggung orang lain, apakah bisa menyebabkan orang lain sakit hati? Apalagi ada niatan untuk mencemooh, mencela, dan menjelekkan. Hal tersebut bahkan sudah disiapkan pidananya yang termaktub dalam pasal 45 dan 45A UU ITE.

Sekalipun memiliki hak, perlu diingat ada hak orang lain yang beriringan. Dalam hal ini tertuang dalam pasal 28J ayat (1) “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

 

Etichal Approach

Generasi milenial menjadi agen persatuan, toleransi, dan harmoni. Hal itu sangat penting di tengah perkembangan situasi dunia yang semakin tidak menentu. Apalagi Indonesia yang identik dengan kemajemukan suku, agama, dan budaya mengharuskan adanya toleransi dalam berbangsa dan bernegara, sehingga media sosial menjadi sarana yang tepat untuk menyampaikan pesan-pesan positif tentang toleransi dan perdamaian.

Bukan tidak mungkin hal itu dilakukan. Bahkan efek yang ditimbulkan sedikit banyak akan mempengaruhi konstruksi berpikir masyarakat Indonesia, terutama sesama generasi milenial. Jika dahulu lebih mendengarkan nasihat orang tua, maka saat ini pesan-pesan moral di media sosial menjadi bagian yang cukup berpengaruh. Apalagi masyarakat menaruh harapan besar terhadap pemuda generasi milenial yang hidup di pesatnya dunia digital dengan perkembangan teknologi, sehingga akan lebih mudah mewujudkan cita-cita bangsa dalam ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.

Satu sisi media sosial menjadi tempat tumbuh subur perilaku negatif, namun di sisi lain juga menjadi instrumen tumbuh kembang Negara. Produktivitas yang dikembangkan melalui media sosial, seperti karya tulis, video blog, tukar pendapat, dan networking membuktikan bukan hanya untuk update status, komentar postingan teman, atau sekadar scrolling timeline, tetapi kehadirannya berimplikasi positif.  

Beda halnya bilamana media sosial hanya difungsikan untuk mengujar kebencian, menyampaikan informasi hoax, dan hal negatif lainnya yang berakibat pada perpecahan antar masyarakat, dan negara lain memberikan penilaian buruk terhadap Indonesia. Butuh etika agar bijak dalam menggunakan media sosial sehingga dapat membangun Indonesia terutama di sektor hukum.  Harus diingat, media sosial banyak difungsikan untuk hal-hal negatif yang memantik perpecahan, bukan merangsang pembangunan nasional dan menggapai cita-cita bangsa. – Khairul Umam