SEKILAS INFO
: - Jumat, 14-12-2018
  • 8 bulan yang lalu / Tim debat Ilmu Hukum UIN SGD Bandung berhasil meraih Juara II dalam debat MPR RI 2018 Terkait
Selenggarakan FGD Kerjasama MPR RI dengan Ilmu Hukum UIN Bandung

[Ilmuhukum.uinsgd.ac.id] Badan Pengkajian MPR RI bekerjasama dengan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung menghelat Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Memperkuat Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dalam Sistem Hukum Indonesia” yang bertempat di Hotel Sensa, Bandung pada, Rabu (28/11/2018).

Acara tersebut dihadiri oleh Drs. Ahmad Zacky Siradj dan Drs. Agun Gunandjar Sudarsa sebagai perwakilan MPR RI, dan Dr. Ah. Fathonih, M.Ag. sebagai perwakilan UIN Bandung, serta diikuti oleh para pakar hukum tata negara; Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H. (Guru Besar Fakultas Hukum Unpar), Dr. Dewi Sulastri, S.H., M.H. (Dosen HTN UIN Bandung), Dr. Utang Rosidin, S.H., M.H. (Dosen HTN UIN Bandung), Dr. Rusli K Iskandar, S.H., M.H. (Dosen  HTN Unisba), dan Nia Kania Winayanti, S.H., M.Hum. (Dosen HTN Unpas).

Wujud Ketetapan MPRS dan MPR tidak lagi ideal sebagaimana keberadaan sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945. Bahkan MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk membuat ketetapan yang bersifat mengatur (regelling). “Padahal banyak norma yang termaktub dalam ketetapan MPR penting diterapkan, sehingga perlu diperkuat status hukum ketetapan MPR,” ucap Drs. Agun Gunandjar Sudarsa dalam sambutannya.

Kedudukan TAP MPR tidak bisa dipisahkan dengan kedudukan dan kewenanganMPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Amandemen UUD NRI Tahun 1945 pascareformasi membawa konsekuensi terhadap kedudukan serta kewenangan yang melekat kepada MPR. Salah satu perubahan penting dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mempengaruhi kedudukan dan kewenangan MPR adalah perubahan pada bagian bentuk dan kedaulatan Negara khususnya pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Sebelum amandemen disebutkan bahwa, “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Sedangkan setelah amandemen dirubah menjadi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945, kewenangan MPR sangat luas. Karena Pasal 1 ayat (2) sebagai dasar rujukannya. Namun setelah amandemen, kewenangannya pun mulai diamputasi. Dr. Dewi Sulastri, S.H., M.H.  mengatakan, “Sebelum amandemen (UUD), sangat luas sekali kewenangan MPR, bahkan Presiden dipilih oleh MPR. Setelah amandemen, MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi. Menjadi sederajat dengan lembaga tinggi lainnya. Sehingga berimplikasi terhadap produk hukum yang dibuat oleh MPR.”

Menimpali kewenangan MPR, Dr. Utang Rosidin, S.H., M.H. pun memaparkan buah pikirannya. Dikatakan bahwa “Meskipun MPR kedudukannya sederajat dengan lembaga tinggi lainnya, tapi MPR dapat mengubah peraturan tertinggi dalam tata urutan perudang-undangan nasional, UUD NRI Tahun 1945. Sehingga merujuk pada sistem hukum Indonesia, yakni legal substance, structure, dan cultur. Harus ada pembenahan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, kemudian ditinjak lanjuti pembenahan tersebut oleh yang berwenang.”

Karena itu, untuk memperkuat kembali status ketetapan MPR diharuskan mengubah UUD NRI Tahun 1945. “Untuk memperkuat MPR dan ketetapannya, kuncinya adalah ubah UUD itu sendiri. Ibarat udah diikat mati, untuk mengubahnya hanya dengan memotong, yaitu ubah UUD. Karena harus ada norma hukum penguatan MPR dalam UUD.” Jelas Dr. Rusli K Iskandar, S.H., M.H.

Pembenahan tersebut, salahsatunya dari aspek kewenangan dan keanggotaan MPR. Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H. mengatakan, “MPR harus diberikan kewenangan mengeluarkan ketetapan yang bersifat beschikking (penetapan) dan regelling (mengatur). Di samping itu, tidak ideal jika MPR hanya diisi oleh DPR sebagai utusan rakyat dan DPD utusan daerah. Harusnya ditambah utusan golongan, yakni dari tokoh-tokoh nasional yang memiliki reputasi dan prestasi tinggi,” tutupnya.

Perihal kerjasama ini, Dr. Ah. Fathonih, M.Ag. berterimakasih atas kepercayaan terhadap UIN Bandung. “Bahkan UIN Bandung siap berkontribusi untuk MPR RI,” tuturnya mewakili Rekor UIN Bandung, Prof. Dr. Mahmud, M.Si yang berhalangan hadir.

Lihat Dokumentasi Photo.

(Khairul Umam)

TINGGALKAN KOMENTAR

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: