Info Ilmu Hukum
Sabtu, 02 Mar 2024
  • Pendaftaran Sidang Munaqosyah Mulai Tangal 27 Oktober 2022 Pekan Seni dan Olahraga Nasional I Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri 2022 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Direktori Skripsi

  1. Untuk pencarian yang lebih optimal, silahkan gunakan PC/ Laptop.
  2. Masukan kata kunci yang ingin di cari.
  3. Pastikan bahwa judul yang diajukan oleh mahasiswa tidak memiliki kesamaan pada variabel judul penelitian dan Lokasi Penelitian.
  4. Untuk memastikan bahwa judul yang akan di ajukan tidak bersifat pengulangan (Plagiarism), mahasiwa wajib untuk melakukan pencarian ulang di portal https://digilib.uinsgd.ac.id
  5. Jika terdapat kendala, mahasiswa dapat menghubungi staf prodi ilmu hukum.
No.NAMANIMJURUSANJUDUL
1Ratri Indah Dewi1173050104Ilmu HukumPELAKSANAAN HUKUMAN UANG PAKSA (DWANGSOM) DALAM PUTUSAN PN BALE BANDUNG NOMOR 12/PDT.G/2017/PN.BLB TENTANG WANPRESTASI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN KASASI MA NOMOR 1375K/PDT/2015
2Siska Syahidah Aulia1173050118Ilmu HukumTINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG FINANCIAL TECHNOLOGY
3Dzikri Muhammad Syamsani1163050028Ilmu HukumPENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH UNDIAN BERDASRKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 132 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH UNDIAN DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN DAN KEADILAN HUKUM DALAM BIDANG PERPAJAKAN
4Shanda Zelika1173050116Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK BISNIS DALAM PERJANJIAN ENDORSEMENT MELALUI MEDIA SOSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
5Diana Nuraisah1173050028Ilmu HukumPERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PASAR MODERN DENGAN PASAR TRADISIONAL DI KECAMATAN CIAWI TASIKMALAYA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
6Wilda Oktavianingrum Sudibyo1173050130Ilmu HukumTINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN KONTRAK KERJA AKIBAT PANDEMI COVID-19 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 164 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
7Qintharra Novelia Kristti1173050099Ilmu HukumIMPLEMENTASI PERJANJIAN RESTRUKTURISASI PADA KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DAN PERLINDUNGAN NASABAH SEBAGAI SITUASI FORCE MAJEURE COVID-19 DI PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA SUMEDANG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 22 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN
8Emaeve Nur Berliantari1173050036Ilmu HukumPELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA KONSUMEN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ATAS DILAKUKANNYA PEMBAYARAN TANPA PEMAKAIAN DI LUAR ABODEMEN OLEH PDAM PURWAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
9Agung Setiawan1173050004Ilmu HukumSANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENCABULAN PADA ANAK YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPALA SEKOLAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG NOMOR 101/PID.SUS/2019/PN WNS)
10Devy Purwitasari1173050026Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DI PT KURNIA ASTASURYA CIMAHI ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK AKIBAT MOGOK KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI NO.KEP.232/MEN/2003 TENTANG AKIBAT HUKUM MOGOK KERJA YANG TIDAK SAH
11Ardita Putri Andini1173050018Ilmu HukumPENCATATAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP DAFTAR HARTA BENDA ANAK ASUH DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 51 AYAT (4) UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI PANTI ASUHAN TUNAS HARAPAN BANDUNG)
12Dhea Yulianti1173050027Ilmu HukumPELAKSANAAN HAK-HAK NORMATIF TERHADAP PEKERJA/BURUH PEREMPUAN YANG BEKERJA DI MALAM HARI DIHUBUNGKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP. 224/MEN/2003 TENTANG KEWAJIBAN PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN PEKERJA/BURUH PEREMPUAN ANTARA PUKUL 23.00 SAMPAI DENGAN 07.00
13Muhammad Rifqi1173050079Ilmu HukumANALISIS PUTUSAN MENGENAI KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA YANG DIBUAT SEBELUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 15 AYAT 2 DAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 54/Pdt.GS/2020/PN Bdg)
14Gita Ramaida Hamada1173050045Ilmu HukumANALISIS PUTUSAN NOMOR 574/PID.B/2019/PN.DPS TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH KLEPTOMANIA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 44 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
15Ari Apriana Rizqi Tuafik1173050019Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT (POLDA JABAR)
16Putri Vuspitasari1173050097Ilmu HukumRESTITUSI UNTUK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
17Riska Malia1163050110Ilmu HukumPENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA ANAK DIBAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN KUHAP PASAL 109 STUDI KASUS SURAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN NO. 240/IX/2019/RESKRIM DI POLRES CIMAHI
18Achmad Ghani1173050002Ilmu HukumPENAHANAN ANAK DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SERANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
19Anshar Araniri1173050016Ilmu HukumSTUDI PERBANDINGAN PENERAPAN SANKSI PEMBUNUHAN OLEH ANAK PADA PUTUSAN NOMOR : 9/PID.SUS-ANAK/2019/PN.CBN DAN PUTUSAN NOMOR : 2/PID.SUS-ANAK/2018/PN.BGR
20Mulyana Hilman Dahuri1173050081Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG PENGUSAHA TELUR ASIN VARIAN BARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG
21Miftahul Rizky Adhitama1173050063Ilmu HukumPERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENGUNDUHAN PROGRAM KOMPUTER PADA SITUS ILEGAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
22Raden Muhammad Rezky Kamil1163050094Ilmu HukumPERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS BEREDARNYA PRODUK ROKOK ILEGAL YANG TIDAK MENCANTUMKAN PERINGATAN KESEHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
23Tiara Utami1173050125Ilmu HukumPELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP JAMINAN KREDIT BERUPA SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BERSERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH (STUDI KASUS BANK BRI UNIT CIGUGUR KABUPATEN KUNINGAN)
24Putri Annanda Wahidah1173050094Ilmu HukumANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.82/PDT.SUS- HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST TENTANG SENGKETA COPY RIGHT LAGU LAGI SYANTIK KASUS PT. NAGASWARA PUBLISHERINDO VS GEN HALILINTAR
25Rahmat Hanafi Fahrudin1163050099Ilmu HukumIMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (STUDI KASUS DESA DANGIANG KECAMATAN CILAWU KABUPATEN GARUT)
26Monika Aulia Muttaqien1173050068Ilmu HukumTINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBANGUNGAN PASAR SEHAT DI GARUT ANTARA PT BANGKIT HARAPAN SEJAHTERA DENGAN PT BUMDESMART INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1338 AYAT (3) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG ASAS ITIKAD BAIK
27Egi Aulal Banin1163050029Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERTUNJUKAN MUSIK TRADISIONAL REAK YANG DIUNGGAH KE SITUS YOUTUBE TANPA IZIN UNTUK MONETIZE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
28Nida Himatum Mardiyah1173050087Ilmu HukumPENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 32 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUBANG NOMOR 40/PDT.G/2016/PN SNG)
29Nabilla Azzahra Putri1173050083Ilmu HukumPELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI DAN ALIH KEAHLIAN TENAGA KERJA ASING TERHADAP TENAGA INDONESIA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 (STUDI KASUS DI PT. GOODYEAR INDONESIA TBK.)
30Nabila Gina Dinulhai1173050082Ilmu HukumPENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH TERLANTAR PADA PEMILIK SERTIFIKAT HAK MILIK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR (STUDI KASUS DESA DADAP KECAMATAN TANGERANG KABUPATEN TANGERANG)
31Lina Budiarti1173050059Ilmu HukumIMPLEMENTASI PEMBERIAN BATAS WAKTU PERIZINAN BERUSAHA PEMAKAIAN AIR TANAH MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION OLEH BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) TERHADAP CV ALKEA NARATAS FARM DI KABUPATEN CIAMIS
32Khaerunnisa1173050057Ilmu HukumANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR NO.57/EKS/2011/PN.BKS JO NOMOR 234/PDT.G/2011/PN.BKS TENTANG PELAKSANAAN EKSEKUSI SENGKETA TANAH ADAT
33Muhamad Irsyad1173050070Ilmu HukumPELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PENGIRIMAN BARANG ATAS KEHILANGAN BARANG PENGIRIMAN JUAL BELI ONLINE VIA EKSPEDISI JNE CABANG TANGERANG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 26 UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
34Widi Widiyaningsih1163050134Ilmu HukumPERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN CYBERBULLYING DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
35Amelia Nurhasanah1173050010Ilmu HukumPELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA HAK DESAIN KACA HELM DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI (STUDI KASUS ANTARA PT. INKO TECHNICAL INDONESIA DENGAN PT. OSBE CEMERLANG INDONESIA DI TANGGERANG)
36Albin Muhammad Ridwan1163050008Ilmu HukumKONSTITUSIONALITAS PRESIDENTIAL TRESHOLD PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.49/PUU-XVI/2018 DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS DEMOKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA.
37Nicko Saputro Adi Nugroho1173050086Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN KORBAN VAKSIN PALSU DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 8 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
38Muhammad Farhan Maulana1173050075Ilmu HukumPENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PADA PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2019 DI PROVINSI JAWA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BAWASLU NO 8 TAHUN 2018 TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM
39Shindy Puspita Dewi1173050117Ilmu HukumPENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XII/2014 DALAM PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERKAIT PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE (STUDI KASUS BEBERAPA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DI WILAYAH YURISDIKSI PENGADILAN TINGGI JAKARTA)
40Wildan Fauzan1173050131Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN CIAMIS)
41Fitri Sukma Jauhari1173050134Ilmu HukumKEABSAHAN AKTA NOTARIS YANG MENGGUNAKAN CYBER NOTARY SEBAGAI AKTA OTENTIK DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NO.2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS
42Muhammad Hilmy Alamul Hudaa1163050074Ilmu HukumPELAKSANAAN PEMBERIAN UPAH PEKERJA RSUD PANDEGA DIHUBUNGKAN DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 561/KEP.983-YANBANGSOS/2019 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 (STUDI KASUS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDEGA KABUPATEN PANGANDARAN)
43Dinda Fitria1163050025Ilmu HukumPELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRESTABES BANDUNG TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN KOSMETIK PALSU DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
44Dhimas Fadillah Hermandy1163050022Ilmu HukumANALISIS PUTUSAN NOMOR 203/PID.SUS/2019/PN.JKT.SEL TERHADAP PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG LEWAT MEDIA SOSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
45Sela Rianti1173050115Ilmu HukumPELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS BERACARA SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 119/PDT.G/2015/PN.BLB)
46Suci Nuraini1173050121Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU SEBAGAI DAMPAK COVID-19 DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG
47Eka Sri Oktaviani1173050033Ilmu HukumANALISIS PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) NO.025/G/X/2020 TENTANG SENGKETA KONSUMEN ATAS PENARIKAN MOTOR SECARA PAKSA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA DAN PASAL 3 PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) NOMOR 130/PMK.010/2012
48Eli Saripatussofa1173050034Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA FILM ATAS REMAKE FILM TANPA IZIN YANG DILAKUKAN OLEH PRODUSER FILM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG–UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 53/PDT.SUS-HAK CIPTA/2018/PN NIAGA JKT.PST)
49Dimas Alfian Nusantara1173050032Ilmu HukumKEABSAHAN JUAL BELI HARTA BERSAMA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 35 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 DAN PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
50Ninda Putri Ramadina1173050088Ilmu HukumKEDUDUKAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 7195/PASAR MINGGU YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SEBAGAI AKTA OTENTIK DALAM PUTUSAN NOMOR 404/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL.
51Chandra Alamsyah1173050024Ilmu HukumEKSISTENSI KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PEMILU DI INDONESIA
52Vanry Hisyam Rizqullah1173050127Ilmu HukumPELAKSANAAN PASAL 106 JO PASAL 284 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAGI PENGGUNA SEPEDA DI WILAYAH POLRESTABES BANDUNG
53Putri Oktaria Srandy1173050096Ilmu HukumAKIBAT HUKUM KETERLAMBATAN PELAKSANAAN MENDAFTARKAN AKTA KELAHIRAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (STUDI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN)
54Iqbal Wahyu Hidayat1163050048Ilmu HukumFUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MENURUT PASAL 115 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG DESA (STUDI DI DESA KEDUNG WARINGIN KECAMATAN BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR)
55Farij Ihza Fadilah1173050041Ilmu HukumANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJAR REG. NOMOR 85/Pid.Sus/2020/PN.Bjr DIHUBUNGKAN DENGAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN HOAX COVID-19 DI KOTA BANJAR
56Ronald Gozali1173050113Ilmu HukumPELAKSANAAN PASAL 28 AYAT 1 UNDANG-UNDANG INFRORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PENANGANAN PERKARA PENIPUAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG
57Siti Nurfauziah Azmi1173050120Ilmu HukumPELAKSANAAN PASAL 91B UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN
58Hanna Ade Ningtiyas1173050048Ilmu HukumANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR: 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Bks. TENTANG TANPA HAK MENGUASAI SENJATA PENIKAM DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 81 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
59Syekh Muhammad Rahman1143050152Ilmu HukumANALISIS YURIDIS MENGENAI SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
60Aulia Fauzia Rakhman1153050020Ilmu HukumANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (STUDI KASUS PENGADAAN MASKER SCUBA)
61Achmad Fakhrul Rozi Hidayah1143050004Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA CIKARANG
62Muhammad Maulana Alfikri1173050078Ilmu HukumPELAKSANAAN PASAL 127 AYAT (1) UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I PADA MASA KARANTINA COVID 19 DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG REG. 995/Pid. Sus/2020/PN. Bdg
63Renggalis Isra Huda Ag1173050106Ilmu HukumKEWENANGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA MENGENAI KASUS LELANG JABATAN TERKAIT SISTEM MERIT DI BKPSDMD KOTA CIMAHI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 05 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
64Noveizal Raynandi1173050090Ilmu HukumANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 TENTANG PERJANJIAN BAKU YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
65Nur Muhammad Rizqia1173050091Ilmu HukumANALISIS PUTUSAN PENGADILAN BALE BANDUNG NO. 608/Pid.B/2019/PN. Blb TENTANG PEMBUNUHAN DAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DALAM PERSPEKTIF PENITENSIER
66Lilis Aulia Sari1173050058Ilmu HukumANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO. 700/Pid.B/LH/2020/PN Bdg. DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 104 UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
67Gery Prima Gusti1173050044Ilmu HukumEFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NO.3 TAHUN 2015 PASAL 17 A TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TERKAIT PENANGGULANGAN PENGEMIS DI KOTA BUKITTINGGI
68Muhibin1173050080Ilmu HukumPENYELESAIAN SENGKETA TANAH ANTARA PETANI DENGAN PERHUTANI DI DESA BANGUNKARYA KABUPATEN PANGANDARAN DIHUBUNGKAN DENGAN TAP MPR NOMOR IX TAHUN 2001 TENTANG PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
69Elivia Nushratul Millah1173050035Ilmu HukumTINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (STUDI KASUS: DESA CIPTAHARJA KECAMATAN CIPATAT KABUPATEN BANDUNG BARAT)
70Muhamad Ramdan1143050100Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KELENGKAPAN KESELAMATAN PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
71Muhammad Fikri Ihsany1153050025Ilmu HukumKLAUSULA EKSENORASI DALAM PERJANJIAN PERUSAHAAN LEASING PT. BUKOPIN FINANCE CABANG BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN
72Layalul Hilwa1153050055Ilmu HukumKEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 76/PUU-XII/2014 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 245 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD (MD3)
73Zaky Muntaha Labib1153050138Ilmu HukumEFEKTIFITAS ORGAN PENGAWAS TERHADAP BADAN MEDIASI DANA PENSIUN (BMDP) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 6 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.07/2014 TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
74Arisma Mustakim1153050017Ilmu HukumIMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN TATA RUANG DI KAWASAN BANDUNG UTARA (KBU) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 62 PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN KAWASAN BANDUNG UTARA SEBAGAI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI JAWA BARAT
75Muhammad Ghalif Gumirat1163050072Ilmu HukumTINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAMPASAN BARANG HASIL PIDANA PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG OLEH NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 83/Pid.B/2018/PN.Dpk)
76Ryan Fachryan Lesmana Putra1163050112Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN PRODUK HASIL INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN (PIRT) YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA PADA KEMASAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
77Cahya Latifa1143050021Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG HAKNYA TIDAK TERPENUHI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJAAN MIGRAN INDONESIA
78Nafa Farihah1163050084Ilmu HukumTINJAUAN YURIDIS PERWALIAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENUNJUKAN WALI JO PERMENSOS NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG PENGASUHAN ANAK (STUDI KASUS DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK BINA UMAT BANDUNG
79Nining Anjarwati1163050089Ilmu HukumPELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI GARUT DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 7 PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
80Herawati Fadliliyah Jaenatun Nisa1163050043Ilmu HukumTINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI AKUN INSTIGRAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN REGISTRASI NOMOR 410/PID/B/2019/PN BANDUNG
81Sasqia Intan Adillah1163050118Ilmu HukumPEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP TENAGA KERJA PEREMPUAN DIKARENAKAN HAK CUTI HAID DIKAITKAN DENGAN PASAL 81 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS SUPERMARKET GRIYA KOPO PERMAI BANDUNG)
82Dicky Reinaldi1163050024Ilmu HukumTINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELAKSANAAN ROYA PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH
83Naufal Anfasa Firdaus1163050086Ilmu HukumHAK PEKERJA ATAS PEMBERIAN KOMPENSASI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN PERJANJIAN BERSAMA ANTARA PT. SHINTA BUDHRANI INDUSTRIES DENGAN SERIKAT PEKERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
84Muhammad Sya’ban1163050079Ilmu HukumAKIBAT HUKUM PINJAMAN ONLINE TERHADAP PERUSAHAAN FINTECH YANG TIDAK MEMPUNYAI IJIN DARI OTORITAS JASA KEUANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN PASAL 7 NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
85Anisa Fathonah1163050010Ilmu HukumPERTANGGUNGJAWABAN TENAGA KEFARMASIAN TERHADAP KELALAIAN DALAM PEMBERIAN ATURAN PAKAI OBAT DITINJAU DARI PERMENKES NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK (STUDI KASUS KLINIK DAN APOTEK DI RANCAEKEK BANDUNG)
86Ryan Nugraha Pratama1163050113Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA TRANSFORTASI ONLINE TERHADAP JUAL BELI AKUN GRABBIKE DIKAITKAN DENGAN PASAL 17 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 12 TAHUN 2019 STUDI KASUS DI PT. GRAB INDONESIA KOTA BANDUNG
87Lulu Ulfie Rahayu1163050056Ilmu HukumPELAKSANAAN PASAL 6 PERMEN RI ESDM NO. 27 TAHUN 2017 TENTANG TINGKAT MUTU PELAYANAN DAN BIAYA YANG TERKAIT DENGAN PENYALURAN TENAGA LISTRIK OLEH PT PLN (PERSERO) (STUDI KASUS CV DESAIN GRAFIS CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG)
88Nasrullah1163050085Ilmu HukumPELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE DI BAWAH UMUR MELALUI MEDIA SOSIAL DI KAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KUHPERDATA
89Tasya Nugrahini Fardani1163050127Ilmu HukumANALISIS PUTUSAN NOMOR 138/PID.SUS/2019/PN BKS TENTANG VONIS BEBAS PELAKU TINDAK PIDANA PEMILU POLITIK UANG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 523 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
90Intan Puspitayana1143050070Ilmu HukumKEKUATAN HUKUM REKAMAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MK NOMOR 20/PUU-XIV/2016
91Nadiya Ayu Lestari1163050083Ilmu HukumANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM GURU KEPADA SISWANYA (STUDI DI WILAYAH KABUPATEN PANGANDARAN)
92Ida Puspawati1133050060Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN ASURANSI MELALUI KEGIATAN TELEMARKETING MENURUT PASAL 5 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
93Muhammad Rizki Subagja1163050078Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG PADA PERJANJIAN ASURANSI DENGAN ASURANSI SINARMAS ATAS KERUSAKAN OBJEK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 31 UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN (STUDI KASUS DI BPSK KOTA TASIKMALAYA)
94Moh. Alwi Aziz1163050062Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA JUAL BELI KIOS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS DI PASAR MODERN KABUPATEN SUMEDANG)
95Reksi Gunawan1153050096Ilmu HukumIMPLEMENTASI RUANG TERBUKA HIJAU MENURUT PASAL 46 PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDUNG
96Dian Sunardi1163050023Ilmu HukumKEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MEMUTUS SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 24 C UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
97M. Zacky Nurfuadi1153050073Ilmu HukumPELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT OLEH PARTAI POLIOTIK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 34 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK (STUDY PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) KABUPATEN BANDUNG BARAT)
98Furqon Anshori1153050041Ilmu HukumKEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI MASJID BESAR KAUM UJUNGBERUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 13 PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
99Shafira Indah Rasyid1163050120Ilmu HukumIMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK TERHADAP INTENSITAS PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI PUSAT PERBELANJAAN
100Desi Rahmawati1163050020Ilmu HukumPERTANGGUNG JAWABAN PT. GO-JEK TERHADAP PENGGUNA APLIKASI ATAS HILANGNYA SALDO GO-PAY DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1 AYAT 27 PERATURAN PEMERINTAH NO. 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
101Dea Himatuz Zulfah1163050019Ilmu HukumHAK PENGUASAAN ATAS TANAH REKLAMASI DI KELURAHAN LEMAHWUNGKUK KOTA CIREBON DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
102Aulia Febriando1163050015Ilmu HukumPENYELESAIAN SENGKETA HAK ULAYAT ATAS TANAH SECARA NON LITIGASI MELALUI LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI PADA MASYARAKAT MINANGKABAU
103Nadiya Ayu Lestari1163050083Ilmu HukumANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM GURU KEPADA SISWANYA (STUDI DI WILAYAH KABUPATEN PANGANDARAN)
104Karina Ndaru Nurfaati1163050052Ilmu HukumPELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN PADA PROGRAM KEMITRAAN BUMN PT. TELKOM INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 11 UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
105Anisa Nadiyanti1163050024Ilmu HukumPELAKSANAAN PASAL 3 PERATURAN PEMERINTAH NO. 224 TAHUN 1961 TENTANG KEPEMILIKAN TANAH GUNTAI DI WILAYAH KECAMATAN CILEUNYI
106Resi Kartini1163050103Ilmu HukumPENYELESAIAN KREDIT MACET KOPERASI KARYAWAN PT. PLN (PERSERO) CABANG SUMEDANG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1243 KUHPERDATA
107Moch Rifki Oktavian1163050059Ilmu HukumPELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UNIT PENGELOLA KEGIATAN (KREDITUR) DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT (DEBITUR) DIHUBUNGKAN DENGAN KUH PERDATA (STUDI KASUS DI KECAMATAN GUNUNGTANJUNG KABUPATEN TASIKMALAYA)
108Neng Sopi Lisnawati1163050088Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER OJEK ONLINE YANG MENGALAMI ORDERAN FIKTIP DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 5 NOMOR 8 UNDANG-UNDANG TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KOSUMEN (STUDI KASUS KOTA BANDUNG)
109Encep Triyadi1163050030Ilmu HukumKEKUATAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA LISAN DI DESA SUKAMANAH KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG
110Muhammad Oktoval1163050075Ilmu HukumPELAKSANAAN PENUNDAAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI PENDIDIKAN BEASISWA BERENCANA DI AJB BUMIPUTERA 1912 CABANG KULA SUMEDANG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 40 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 69/POJK.05/2016
111Aulia Ananda1163050013Ilmu HukumPERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DARI TINDAKAN SURFING MEREK BLOODS DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS PERILAKU SURFING DI KOTA BANDUNG)
112Ghina Shofi Aghnia1163050035Ilmu HukumANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 118 PK/PDT.SUS/2014 MENGENAI SENGKETA MEREK DAGANG KOPITIAM DAN LAU’S KOPITIAM DITINJAU DARI PASAL 20 HURUF F UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
113Adellia Rahma Maharani1163050005Ilmu HukumPERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PERBEDAAN HARGA PADA DISPLAY DAN KASIR DI INDOMARET DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN STUDI KASUS INDOMARET KOTA BANDUNG
114Widia Syafitri Ruhiat1163050135Ilmu HukumTINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP HUMAN TRAFFICKING DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN JAWA BARAT
115Shafira Noerhayani1163050121Ilmu HukumPELANGGARAN HAK DESAIN INDUSTRI PRODUK TEH NGASO TERHADAP DESAIN PRODUK TEH GELAS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
116Ryanda Wulan Nurjaman1163050114Ilmu HukumPENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK BERDASARKAN PASAL 82 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR 221/Pid.Sus/2015/PN.Bks.
117Reza Anggara1163050105Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN. STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG
118Hunafa Izatunnisa1163050044Ilmu HukumPELAKSANAAN SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM JIKA TERJADI WANPRESTASI (STUDI KASUS PADA BKM MITRA AMANAH DESA BUAHBATU KEC.BOJONGSOANG)
119Saidina Umar Tanjung1133050144Ilmu HukumKEPASTIAN HUKUM TERHADAP MEREK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS SENGKETA MEREK PIERRE CARDIN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 49 PK/PDT.SUS-HKI/2018)
120Abdul Mufti Albasyari1163050001Ilmu HukumPELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN KASUS SUSPEND AKUN SEPIHAK DRIVER KOMUNITAS GRABCAR JATINANGOR DALAM TINJAUAN PERMENHUB NO. 118 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS
121Imas Siti Salamah1143050067Ilmu HukumANALISIS HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH YANG DIPUTUS HUBUNGAN KERJANYA (PHK) SECARA SEPIHAK DI PT. DAE HWA INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 196/PDT.SUS.PHI/2019/PN.BDG)
122Muhammad Akmal Fiddini Irsyad Nasution1163050066Ilmu HukumTINDAK PIDANA DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NO.1409/PID.B/2015/PN.BDG
123Ilham Bahtiar1163050046Ilmu HukumANALISIS PUTUSAN NOMOR 335/PID.B/2019/PN TSM TENTANG PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN DAN BERLANJUT
124Muhammad Dhimas Trishani1163050068Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NO 13 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KOTA BEKASI TAHUN 2011-2031 DALAM RANGKA MEWUJUDKAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BEKASI
125Aulia Fairuz Nabil1163050014Ilmu HukumTRANSAKSI JUAL BELI HANDPHONE REKONDISI OLEH PEDAGANG HANDPHONE PS STORE BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
126Tita Kartikasari1163050129Ilmu HukumTINJAUAN YURIDIS OBJEK JAMINAN FIDUSIA ATAS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIPINDAHTANGANKAN KEPADA PIHAK KETIGA (STUDI KASUS DI PT. SINARMAS MULTIFINANCE BOGOR)
127Rizal Purnama1163050111Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN STUDI KASUS DI WILYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG
128Vicky Andrean Kusuma1163050131Ilmu HukumPELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 87 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (KAWASAN SENTRA INDUSTRI TAHU KELURAHAN WARUNG MUNCANG KECAMATAN BANDUNG KULON KOTA BANDUNG)
129Sri Rahmawaty1163050124Ilmu HukumTINJAUAN KRIMINOLOGIS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM
130Raka Cipta Samudra1163050100Ilmu HukumPERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN MAJALENGKA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 7 PERMENAKERTRANS NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL SERTA TATA KERJA MEDIASI
131Nopiliah1163050090Ilmu HukumTANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP PEMBAYARAN UANG PENGGANTI (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 02/PDT.G/2010/PN. DPK)
132Aprilia Ricardo1163050012Ilmu HukumPELAKSANAAN KEBEBASAN MENJALANKAN KEWAJIBAN BERAGAMA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 80 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS DI PT BELITUNG INDAH PERKASA)
133Putry Fitria Febriyanty1163050093Ilmu HukumPELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TANPA PESANGON TERHADAP PEKERJA YANG MEMINTA IZIN SAAT KERJA LEMBUR DI PT.VISIONLAND GLOBAL APPAREL DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 156 AYAT (1) JO PASAL 161 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
134Vigan Novriansyah1163050132Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM BAGI PENGEMUDI ANGKUTAN YANG MENGAMBIL PENUMPANG TANPA MEMILIKI IZIN TRAYEK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 308 UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ( STUDI KASUS ANGKUTAN JURUSAN CICAHEUM - ALUN ALUN)
135Shelly Permatasari1163050122Ilmu HukumKEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1876/K/PDT/2018 TERKAIT PENETAPAN GANTI RUGI DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT PENCEMARAN NAMA BAIK
136Muhammad Faris Bantani1163050069Ilmu HukumPELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 67 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
137Muhammad Alfireza Setiawan1163050067Ilmu HukumTANGGUNG JAWAB PERDATA PT. PLN (PERSERO) TERHADAP KONSUMEN YANG MENJADI KORBAN SENGATAN LISTRIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN
138Reza Muhammad Rostandi1163050106Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH POLRESTABES BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN RI
139Hani Afifah Nurdin1163050036Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI POLDA JABAR)
140Aldi Krisnata1163050009Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 15 UU NO. 42 TAHUN 1999 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 (STUDI KASUS PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG SUMEDANG)
141Anggya Khilda Ghina1153050013Ilmu HukumPEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
142Muhammad Fiqry Assegaf1163050071Ilmu HukumANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46 P/HUM/2018 TENTANG UJI MATERIL PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PASAL 4 AYAT 3 NOMOR 20 TAHUN 2018
143Dindin Saepudin1153050029Ilmu HukumANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR164/PID.B/2019/PNCJR.(PERIKANAN) TENTANG PENJUALAN BABY LOBSTER TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIANJUR)
144Ginanjar Pangestu1153050043Ilmu HukumPELAKSANAAN KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI PT GUMILANG ABADI INDOPLAST DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 5 PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN KEWAJIBAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
145M Wibian All Miraj1163050057Ilmu HukumANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 14/PID.SUS-ANAK/2018/PN.JKT.UTR "TENTANG PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 85 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
146Ahmad Syauqi Suhada1163050007Ilmu HukumANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG REG NO. 648/PID.SUS/2019/PN BDG TENTANG PENGEDARAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN SECARA ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
147Luqman Ibrahim1153050061Ilmu HukumPERLINDUNGAN PASIEN TERHADAP PRAKTEK PENGOBATAN TRADISIONAL EMPIRIS DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 8 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
148Vinneda Tyara Arifin1163050133Ilmu HukumPEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA BOGOR (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOGOR NO. 137/PDT.G/BPSK/2018/PN.BGR)
149Sani Faqih Abdillah1163050117Ilmu HukumKEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 24 AYAT (1) UNDANG UNDANG DASAR TAHUN 1945
150Gilang Muhamad Pangarip1133050052Ilmu HukumPELAKSANAAN PASAL 80 J.O PASAL 76 C UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI REG. NO. 1009/Pid. Sus/2018/PN. Blb.)
151Doni Ramdani Sofyan1143050034Ilmu HukumPENEGAKAN SANKSI PIDANA DALAM PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSEKALA BESAR (PSBB) DI POLDA METRO JAYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
152M Fajri Nur Akbar1133050091Ilmu HukumPELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA KOTA BANDUNG NOMOR 315 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (STUDI KASUS DI PERGURUAN TINGGI NEGERI BANDUNG)
153Aldi Sa'adilah Al Basith1143050011Ilmu HukumPELAKSANAAN PASAL 98 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 PADA PT. PINDO DELI 3 DI KABUPATEN KARAWANG
154Annisa Intan Dwitanti1173050014Ilmu HukumPERLINDUNGAN KONSUMEN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) BERSUBSIDI TERKAIT KUALITAS RUMAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS DI BPSK KOTA BANDUNG)
155Neneng Tia Monika1173050085Ilmu HukumPEMILIKAN TANAH TIMBUL OLEH PENGGARAP DI PESISIR LAUT PATIMBAN KABUPATEN SUBANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
156Jibril Rizki Ar Raffif1173050053Ilmu HukumANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR. 108/Pdt.G/2019/PN.Blb TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN AKIBAT PEMBANGUNAN JALAN TOL CISUMDAWU DI KECAMATAN CILEUNYI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
157Zul Sabban Hasibuan1153050130Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MELARIKAN WANITA DIBAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 332 KUHP DI WILAYAH HUKUM KEPOLISISAN DAERAH JAWA BARAT
158Muhammad Alwan Fillah1173050072Ilmu HukumTINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENINGKATAN TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU (AKB) DI KOTA BANDUNG
159Amanda Ramadan Kesuma1173050009Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TETANGGA YANG DITUTUP AKSES MASUK KELUAR RUMAH DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 671 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
160Mochammad Ganjar Abdul Jabbar1163050061Ilmu HukumPELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM ANTARA DEBITUR DENGAN KREDITUR TERHADAP JAMINAN FIDUSIA DI BAWAH TANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS PT MULTINDO AUTO FINANCE SUMEDANG)
161Rusi Ridwan Pirdaus1153050111Ilmu HukumPELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN GAME UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
162Aziz Malik Rachmatulloh1173050022Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP JAKSA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER-014/A/JA/11/2012 TENTANG KODE PERILAKU JAKSA
163Alfia Zilfa1173050006Ilmu HukumPERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TIDAK TEPATNYA UKURAN TAKARAN BENSIN OLEH PERTAMINI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS DI KECAMATAN JAMANIS KABUPATEN TASIKMALAYA)
164Ripki Rianto1163050109Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRES KOTA TASIKMALAYA)
165Anggoro Kasih Maharani1173050013Ilmu HukumPENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PEMINJAM DALAM LAYANAN APLIKASI PINJAMAN ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 26 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.77POJK.01/2016 TENTANG KERAHASIAAN DATA (STUDI KASUS PT. KREDIT UTAMA FINTECH INDONESIA)
166Almalia Salsadila Putri1173050007Ilmu HukumPELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI PERUSAHAAN TAMBANG PASIR PT NUYAN GROUP DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
167Atika Rahmadatil Aini1173050020Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM CYBER DITRESKRIMSUS POLDA SUMBAR)
168Ririen Septhy Sulistiawati1173050110Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA HANDSANITIZER HOMEMADE TANPA IZIN EDAR KEMENKES DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
169Quynna Zenobia1173050100Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI GRAB YANG MENGALAMI KERUGIAN ATAS PESANAN FIKTIF LAYANAN GRABFOOD DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 12 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT
170Alya Dzakiyyah Amani1173050008Ilmu HukumPENGENAAN BIAYA PARKIR PENJEMPUTAN ATAU PENURUNAN PENUMPANG (PICK UP/DROP OFF) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 8 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
171Rahayu Fauziah1163050098Ilmu HukumTINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENUNDAAN EKSEKUSI KARENA PENINJAUAN KEMBALI (PK) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 66 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG MAHKAMAH AGUNG STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI BANDUNG
172Nurlaenisa Novianty1173050092Ilmu HukumTINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK SEBAGAI PENGEDAR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT
173Dodo Febriansyah1163050027Ilmu HukumPENANGANAN TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMBINAAN MASYARAKAT KELAS IIA BOGOR DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN
174Redita Delizani Jenira1173050105Ilmu HukumANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR:30/PID.SUS/2015/PN.KNG TERHADAP PERAMPASAN BARANG BUKTI MILIK PIHAK KETIGA DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING
175Alvi Alvani Riza Fauzi1173010156Hukum KeluargaTINJAUAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MARTAPURA NOMOR: 245/PDT.G/2020/PA.MTP TENTANG SENGKETA HARTA BERSAMA
176Ayu Andriani1173050021Ilmu HukumPELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PEKERJA/BURUH YANG TERKENA PHK AKIBAT WABAH PANDEMI COVID-19 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS PT RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK)
177Abi Zaki Azizi1173050001Ilmu HukumANALISIS YURIDIS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
178Jaeni Hamsyah1163050050Ilmu HukumPELAKSANAAN LELANG OBJEK HAK TANGGUNGAN YANG DIDAHULUI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1365 KUHPERDATA
179Aditya Rizky Fadhilah1173050003Ilmu HukumANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR.28/PDT.SUS-PAILIT/2019/PN.NIAGA.JKT.PST MENGENAI SENGKETA KEPAILITAN ANTARA PT.TEPIAN SAMUDRA MANDIRI DAN PT.GEN SAMUDERA DITINJAU DARI PASAL 8 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
180Sista Chaerani1173050119Ilmu HukumANALISIS YURIDIS DAMPAK PANDEMI COVID-19 DALAM PERJANJIAN KREDIT DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK) NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL (STUDI DI BANK BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 11 KAB. SUKABUMI)
181Nurul Isnina Syawalia A.N1153050079Ilmu HukumPELAKSANAAN PASAL 127 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN SEMA NO. 4 TAHUN 2010 (ANALISIS PUTUSAN PN BEKASI NO. 1320/Pid.Sus/2016.Bks)
182Agung Barkah R1153050007Ilmu HukumPELAKSANAAN PEMBUATAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI POLRES SUMEDANG
183Muhammad Rizky Awaluddin Firdaus1143050114Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI JAWA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 14 DAN 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA TERORISME
184Kusnadi1143050081Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR/CURANMOR RODA-4 (EMPAT) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI KASUS POLRES BANDUNG)
185Perima Wardana1143050125Ilmu HukumPELAKSANAAN AKIBAT HUKUM WANPRESTASI TERHADAP PELAKU USAHA ONLINE SHOP DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
186Safira Khoirunisa1153050112Ilmu HukumPENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
187Reza Fasha Daradjat1153050098Ilmu HukumKAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN GRONDKAART SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (STUDI TERHADAP GRONDKAART PT. KAI NOMOR 22 A TAHUN 1917)
188Firda Rosyida1153050038Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PEKERJA DI PT. IL JIN SUN GARMENT PURWAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 88 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
189Yessyca Femilia1153050125Ilmu HukumTINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN DESA DALAM PENATAAN RUANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
190Ria Fuji Fauziah1153050099Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN YANG MELAKUKAN PEMASANGAN KAWAT GIGI OLEH DOKTER GIGI UMUM (STUDI KASUS DI KOTA BANDUNG)
191Rizky Aprizal1133050135Ilmu HukumKAJIAN NORMATIF PEMIDANAAN TERHADAP TINDAKAN PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR : 23/PID.KHUSUS ANAK/2017/PN KWG)
192Hani Meilani1153050045Ilmu HukumTINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA ATAS JUAL BELI GADAI TANAH DI DESA SUKAMENAK KECAMATAN PURBARATU KOTA TASIKMALAYA
193Fuji Rahmawati Sa'adah1153050040Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA ANGKUTAN KOTA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS ANGKUTAN KOTA TRAYEK CICAHEUM-CIBADUYUT)
194Moulinda Ramdhani1153050068Ilmu HukumKEDUDUKAN TANAH ADAT AKUR SUNDA WIWITAN DI CIGUGUR KUNINGAN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 779K/Pdt/2017
195Asep Ilham1153050019Ilmu HukumPELAKSAAN PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA KAITANNYA DENGAN HAK EKONOMI PENCIPTA FILM TERHADAP KEGIATAN SITUS PENYEDIA LAYANAN NONTON DAN UNDUH FILM GRATIS DI INTERNET
196Rizky Lazuardi Buana1143050139Ilmu HukumPELAKSANAAN PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1951 JO. PASAL 170 KUHP YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR (STUDI KASUS POLRESTA BOGOR TAHUN 2015-2018)
197Almas Raudina1153050011Ilmu HukumPROSES PEMISAHAN PIDANA ANAK DENGAN ORANG DEWASA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 3 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS LAPAS KELAS II A CIBINONG)
198Tita Setiawati1153050120Ilmu HukumKEWENANGAN JABATAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS
199Yeni Nurjanah1143050167Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG
200Nisa Fauziah Rohmat1153050076Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DALAM PERADILAN PIDANA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 92 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN PUTUSAN NOMOR 98/Pid.prap/2016/PN.Jaksel)
201Faris Lazuardi Gumilar1133050046Ilmu HukumPENERAPAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP ROTI BERMEREK LONDRINA BAKERY MEMPRODUKSI PANGAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL
202Poppy Hermaya1153050087Ilmu HukumPELAKSANAAN PENGUPAHAN KARYAWAN KOPERASI RUKUN BATIK DIKAITKAN DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: 561/KEP.1065-YANBANGSOS/2017 TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM REGIONAL DI JAWA BARAT
203Iman Nugraha1143050066Ilmu HukumPENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA SUKABUMI
204Dede Irpan Sopyana1153050025Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DI WILAYAH HUKUM POLRES BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN
205Herlinda Agustin1153050046Ilmu HukumPELAKSANAAN PASAL 41 PERATURAN PEMERINTAH NO. 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL DIKAITKAN DENGAN SOPIR BUS YANG MENAIKAN ATAU MENURUNKAN PENUMPANG DI JALAN TOL (STUDI KASUS JALAN TOL PADALEUNYI)
206Yova Oktaviari1153050129Ilmu HukumPELAKSANAAN PERJANJIAN KEAGENAN ANTARA PT. PETROLINDO JAYA UTAMA DENGAN PANGKALAN DEDE ARIPIN DALAM PENJUALAN ELPIJI 3 KG DI KARANGNUNGGAL TASIKMALAYA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
207Taupiq Nugraha1153050117Ilmu HukumPERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) REPUBLIK INDONESIA DALAM RENCANA PEMBENTUKAN BANDUNG TIMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
208Muhammad Zuhudi Suryasa1143050115Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PT. FERINATEX ATAS UPAH DI BAWAH UMK KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 89 UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
209Silvia Arnie1153050114Ilmu HukumPELAKSANAAN PASAL 45 (1) JO. PASAL 27 (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TENTANG TINDAK PIDANA CYBERPORNOGRAFI DIHUBUNGKAN DENGAN KONTEN GROUP FACE BOOK YANG BERMUATAN KESUSILAAN
210Nuryani1153050081Ilmu HukumPENANGANAN OLEH KEPOLISIAN SEKTOR CILEUNGSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR CILEUNGSI)
211Mia Puteri Deviana1153050064Ilmu HukumPELAKSANAAN PENGADUAN INGKAR KEWAJIBAN (WANPRESTASI) ATAS PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE KEPADA YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1243 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (YLKI))
212Rafa Karimah1153050091Ilmu HukumPENGUASAAN HAK MILIK TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN TAROGONG KALER DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN
213Edi Purnomo1153050031Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TABRAK LARI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 312 UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (STUDY KASUS DI POLRESTABES BANDUNG)
214Lidya Khoerunisa1153050057Ilmu HukumPELAKSANAAN PASAL 275 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PELANGGARAN FASILITAS PEJALAN KAKI DI TROTOAR KOTA BANDUNG
215Fajri Agung Hawari1153050082Ilmu HukumPENYELESAIAN PERBEDAAN PERSEPSI ANTARA KOMISI YUDISTIAL DAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN KODE ETIK PERILAKU HAKIM
216Tita Rosita Mulyani1153050119Ilmu HukumPENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI (STUDI KASUS DI PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG)
217Siti Iradati Suryawan1153050115Ilmu HukumPERANAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 184 KUHAP DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS 1A TASIKMALAYA
218Desy Arie Santika1153050027Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 308 KUHP DI WILAYAH HUKUM POLDA JABAR
219Ali Akbar Abadi1153050010Ilmu HukumPELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PEMILIK RUMAH KOS TERHADAP BARANG YANG HILANG DI RUMAH KOS DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1709 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS RUMAH KOS DI KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG)
220Rodiyatul Kamila1153050108Ilmu HukumPENUNGGAKAN IURAN JAMINAN SOSIAL YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN KEPADA BPJS KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 19 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
221Rd. Annisa Yulma Mutiara1153050095Ilmu HukumIMPLEMENTASI KERAHASIAAN DATA DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA NASABAH DENGAN FINTECH P2P LENDING DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 29 HURUF (d) POJK NOMOR 77 TAHUN 2016
222Risyad Abdullah1143050138Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN MOBIL DI WILAYAH HUKUM POLRES BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN
223Rizha Noerhasni1153050104Ilmu HukumKEWAJIBAN DEBITUR PT. WOM FINANCE BANDUNG UNTUK MELUNASI SISA CICILAN SETELAH DILAKSANAKAN EKSEKUSI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 34 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
224Rizha Noerhasni1153050104Ilmu HukumKEWAJIBAN DEBITUR PT. WOM FINANCE BANDUNG UNTUK MELUNASI SISA CICILAN SETELAH DILAKSANAKAN EKSEKUSI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 34 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
225Muhammad Ikhsan Assyifa1143050109Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA TRASFORTASI ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 4 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS DI PT. GOJEK CABANG KOTA BANDUNG)
226Fadhli Tarmizi1153050032Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA SEPEDA MOTOR YANG TIDAK MENGGUNAKAN HELM DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 291 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS ANGKUTAN JALAN (SUDI KASUS DI POLRESTABES BANDUNG
227Muhamad Rizki1143050101Ilmu HukumPELAKSANAAN GANTI RUGI OLEH PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PETANI DI KABUPATEN KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 24 PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
228Karnilasari1153050054Ilmu HukumPEMANGGILAN PARA PIHAK YANG BERPERKARA DI PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA MENURUT PERMA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
229Syiti Halimatusyadiah1153050116Ilmu HukumPENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA DALAM MENEKAN ANGKA PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (DI WILAYAH HUKUM POLSEK JONGGOL KABUPATEN BOGOR)
230Fajar Ramadan1153050035Ilmu HukumPERLINDUNGAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI VIDEO SKETSA YANG DIMUAT DI MEDIA SOSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 1014 TENTANG HAK CIPTA
231Dika Putra Pratama Rahmat1153050028Ilmu HukumPENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG OLEH POLRI DAERAH JAWA BARAT SATUAN PATROLI JALAN RAYA UNIT II TOL PURBALEUNYI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 307 JO PASAL 169 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
232Yogi Mukti Abdul K.A1153050126Ilmu HukumPELAKSANAAN PENCORETAN (ROYA) HAK TANGGUNGAN BANK YANG DI LIKUIDASI DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 22 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN
233Muhammad Rivaldy P1123050059Ilmu HukumIMPLEMENTASI EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH
234Sholahuddin Al Ayubi1123050068Ilmu HukumPARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DARI PERSPEKTIF GOOD VILLAGE GOVERNANCE (STUDI DI DESA SIRNAJAYA KECAMATAN GUNUNGHALU KABUPATEN BANDUNG BARAT)
235Rizky Apriyanda Rosman1153050106Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MELAWAN ARUS BAGI PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 106 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
236Raka Dimas Azhari1153050093Ilmu HukumANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 013-022/PUU--IV/216 TENTANG PENGUJIAN KUHP PASAL 134, PASAL 136 DAN PASAL 137 TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945
237Indra Ramdani1153050050Ilmu HukumPENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN ETIK KAITANNYA DENGAN PRINSIP OBJEKTIFITAS (STUDI KEPUTUSAN DEWAN ETIK NOMOR 18/LAP-V/DE/2018
238Muhamad Adam Analis Kusnandar1153050069Ilmu HukumFUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERDES DI DESA JATITENGAH KECAMATAN JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA DIHUBUNGKAN DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 111 TAHUN 2014
239Mochamad Fhiki Depriada1153050067Ilmu HukumTINJAUAN YURIDIS ATAS PENCABUTAN BADAN HUKUM ORMAS DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 28 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 MENGENAI KEMERDEKAAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL
240Agung Restu Syahputra1153050008Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU TERHADAP KETERLIBATAN KEPALA DESA DI KAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR BUPATI DAN WALIKOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2018
241Irfan Muria1153050052Ilmu HukumPERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI YANG TIDAK TERDAFTAR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 9 HURUF (C) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
242Randy Adriyan1153050094Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DI POLRES SUBANG (STUDI KASUS TAHUN 2016-2018)
243Listari1153050059Ilmu HukumASPEK HUKUM PERLINDUNGAN JAMINAN KESEHATAN KARYAWAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN BPJDIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 6 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2013 (STUDI KASUS PADA PT YASHILA EKA KARYA BANDUNG)
244Muhammad Zakhi1153050075Ilmu HukumKAJIAN YURIDIS VIRTUAL CURRENCY BITCOIN DALAM TRANSAKSI ONLINE DI INDONESIA DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG
245Pajri Fatara1153050083Ilmu HukumPENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DI TINGKAT PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS POLRES KARAWANG)
246Tobih Akbar1153050121Ilmu HukumPELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA LAGU YANG DINYANYIKAN ULANG (COVER) OLEH YOUTUBER UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
247Muhammad Danindra Cahya Akassah1153050071Ilmu HukumPELAKSANAAN PERAN BBPOM BANDUNG DALAM MENGAWASI PEREDARAN OBAT TRADISIONAL JAMU DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
248Yosi Yuliasari1153050128Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILEGAL LOGGING DI DESA PURBAHAYU KABUPATEN PANGANDARAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 12 UNDANG-UNDANG NO.18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
249Irwin Nandito1143050074Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA HELM YANG TIDAK BERLISENSI STANDAR NASIONAL INDONESIA DI HUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NO 79/M-IND/PER/9/2015
250Muhammad Gian Nurhidayah1153050074Ilmu HukumPELAKSANAAN POKOK-POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH (PPKD) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 44 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN (STUDI KASUS PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI KABUPATEN GARUT)
251Irfan Ainusyamsi1143050072Ilmu HukumPELAKSANAAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI MASYARAKAT DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 40 POIN 6 UU NO. 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN OLEH DINAS KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG
252Muhamad Syaoqi1143050102Ilmu HukumNETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2018 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR BUPATI WALIKOTA
253Hilma Sania1153050047Ilmu HukumPELAKSANAAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TENTANG CYBER NOTARY PADA KANTOR NOTARIS DI WILAYAH KABUPATEN GARUT DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS
254Hilma Sania1153050047Ilmu HukumPELAKSANAAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TENTANG CYBER NOTARY PADA KANTOR NOTARIS DI WILAYAH KABUPATEN GARUT DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS
255Ricky Ispan1153050101Ilmu HukumANALISIS PUTUSAN JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM PERKARA PENENTUAN BILANGAN PEMBAGI PEMILIH
256Arif Budiman1153050016Ilmu HukumPELAKSANAAN KEWENANGAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ADAT MINANGKABAU DIHUBUNGKAN DENGAN PERDA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI
257Fahmi Misbahudin1153050034Ilmu HukumFUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN GARUT TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIAHAN DAN KEINDAHAN
258Irfan Maulana1153050051Ilmu HukumTINJAUAN YURIDIS TERHADAP SUAMI ISTRI DISATU KANTOR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR13/PUU/XV/2017 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS PT. BPRS HIK PARAHYANGAN)
259Fikri Haroki Almanar1153050037Ilmu HukumKEDUDUKAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2018 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
260Agnis Fitria Rahmat1153050005Ilmu HukumPEMENUHAN HAK PEJALAN KAKI DI KABUPATEN SUMEDANG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 45 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
261Rizky Luthfie Alfarriz1153050107Ilmu HukumTINJAUAN YURIDIS MEDIASI PENAL TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIHUBUNGKAN DENGAN SURAT KAPOLRI NO. POL: 8/VII/2018 TENTANG PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) STUDI KASUS POLSK GEDEBAGE
262Adisri Ajiana Pertala1143050005Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN GELAP OBAT KERAS TERTENTU HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (STUDI DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA JABAR)
263Revinola Dianeztika1163050104Ilmu HukumPROGRAM ZERO STREET CRIME DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI SEBAGAI UPAYA PREVENTIF KEJAHATAN JALANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT)
264Ilham Dwiana Putra1153050049Ilmu HukumPELAKSANAAN PASAL 30 PERATURAN DAERAH NO. 26 TAHUN 2009 KOTA BANDUNG TENTANG PENYEDIAAN AKSESIBILITAS FISIK DI BALAI REHABILITAS SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA (BRSPDSN) WYATA GUNA BANDUNG
265Riandito Muhammad Luqman1153050100Ilmu HukumTINJAUAN KRIMINOLOGI HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN OLEH SUPORTER SEPAK BOLA DIHUBUNGKAN DALAM PASAL 170 KUHP PIDANA
266Shinta Azzahra Sudrajat1163050123Ilmu HukumPELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS DALAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN TENAGA KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS CV. JN MUSTIKA SUBANG)
267Lizzy Taranita1143050085Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM DISIPLIN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG MELANGGAR TATA TERTIB BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B WARUNGKIARA)
268Benni Tika Sari1153050023Ilmu HukumPENAHANAN TERHADAP ANAK USIA 14 TAHUN DALAM PROSES PENYIDIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 33 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK STUDY KASUS RESKRIM POLRESTABES BANDUNG
269Nopi Ismananda1153050078Ilmu HukumPELAKSANAAN PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DIHUBUNGKAN DENGAN HAK EKONOMI PENCIPTA SOFTWARE TERHADAP SITUS PENYEDIA LAYANAN SOFTWARE BAJAKAN DI INTERNET
270Beby Siti Hartinah1153050022Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM OLEH PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN UU. NO. 16 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
271Galuh Gumelar1153050042Ilmu HukumPELAKSANAAN SISTEM ZONASI SMA DAN SMK DIHUBUNGKAN DENGAN PERMENDIKBUD NO. 51 TAHUN 2018 DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT KANTOR CABANG DINAS WILAYAH VII
272Muhammad Rausan Fikri1163050076Ilmu HukumPELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO. 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DI BEKASI DISEBABKAN PENCEMARAN LIMBAH PABRIK YANG TIDAK MEMPUNYAI IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN ISTALASI PENGELOLAAN AIR LIMBAH (STUDI KASUS BANTAR GEBANG DAN KALI BEKASI)
273Ray IrawanAl-Madrusi1163050101Ilmu HukumANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PUTUSAN 574K/PID.SUS/2018 TENTANG PENYEBARAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN MELANGGAR KESUSILAAN
274Heksa Kesuma Wardani1163050042Ilmu HukumTINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN BIDANG IMPOR DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BANDUNG
275Opi Kusela1163050091Ilmu HukumPERJANJIAN ENDORSEMENT DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
276Muhammad Fikri Ihsany1153050073Ilmu HukumKLAUSULA EKSENORASI DALAM PERJANJIAN PERUSAHAAN LEASING PT. BUKOPIN FINANCE CABANG BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN
277Reffy Prayoga1143050132Ilmu HukumPERLINDUNGAN TERHADAP PENGGUNA LIQUID VAPOR ATAU CAIRAN ROKOK ELEKTRIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
278Idhofi Fahrizal1133050061Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM MEREK ASING TERKENAL DARI PENIRUAN MEREK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS PEMALSUAN CELANA JEANS MEREK LEA DI PASAR ANDIR BANDUNG
279Iqomatussuniyah1133050068Ilmu HukumTINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK DI DESA BAHAGIA KECAMATAN NANELAN KABUPATEN BEKASI DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK
280Irvan Kurniawan1133050071Ilmu HukumPELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN MENGGANTI MESIN MOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 52 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
281Febrian Tanjung1133050048Ilmu HukumPENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEPEMILIKAN AIRSOFT GUN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 36 PERKAPOLRI NO. 8 TAHUN 2012 DIWILAYAH POLRESTABES BANDUNG
282Irfan Jaelani1210305067Ilmu HukumPELAKSANAAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA SERANG MEKAR KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 27 UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
283Friesca Shofia F1143050054Ilmu HukumPENANGANAN PEREDARAN NARKOTIKA SECARA ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 114 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI KASUS DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA)
284Yudhi Pratama Putra1143050171Ilmu HukumPENERAPAN SANKSI PIDANA PASAL 114 (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAI PERANTARA DALAM JUAL BELI (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER II-9 BANDUNG PUTUSAN NOMOR : PUT.145-K/PM.II-09/AU/VIII/2010 JO NOMOR : 196 K/MIL/2011)
285Ahmad Maula Hadi1143050009Ilmu HukumANALISIS KEBIJAKAN E-PUNTEN DALAM MENDATA PENDUDUK NON-PERMANEN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 12 A AYAT 1 PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
286Sri Banyu Sejati1143050148Ilmu HukumPELAKSANAAN PASAL 302 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 66 AYAT 2 (e) UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TERKAIT EKSPOITASI HEWAN (STUDI KASUS TOPENG MONYET DI KOTA BANDUNG)
287Muhammad Hafizh1143050108Ilmu HukumPELAKSANAAN TRANSAKSI SEMU DI PASAR MODAL DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 91 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL JO. PASAL 6 OTORITAS JASA KEUANGAN
288Ita Puspitasari1133050074Ilmu HukumPELAKSANAAN PERALIHAN TANAH MILIK NEGARA (REDISTRIBUSI) KEPADA WARGA DESA SUKARESIK KABUPATEN PANGANDARAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 14 AYAT (3) PP NO. 224 TAHUN 1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN
289Reynaldi Fauzan1143050135Ilmu HukumPELAKSANAAN PEMBINAAN PADA KONTRAK WARALABA CV. DE’CHICK JAYA MANDIRI SEJAHTERA DIKAITKAN DENGAN PASAL 8 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA
290Restu Pamungkas1143050134Ilmu HukumPELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DAN JUAL BELI TANAH TIDAK BERSERTIFIKAT DI DESA TENJONGNAGARA KECAMATAN CIGALONTANG KABUPATEN TASIKMALAYA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 19 AYAT (2) HURUF C UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
291Sandi Permana1143050142Ilmu HukumKEWENANGAN DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES BEKASI)
292Tiya Pospitawati1143050161Ilmu HukumPELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK SENGKETA KEWARISAN NOMOR 31/PDT/EKS/2014/PB.BDG OLEH PENGADILAN NEGERI KL I A BANDUNG
293Muhammad Fauzi Zamzami1143050107Ilmu HukumTINJAUAN KLAUSULA PENOLAKAN PELAYANAN TERHADAP KONSUMEN PT RAFLESIA TV CABLE DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 4 HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
294Raden Ahmad Yuniardi Indrawan1143050131Ilmu HukumTINJAUAN YURIDIS SURAT PERINTAH KERJA ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BELITUNG TIMUR DENGAN CV. MUTIARA LESTARI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 64 AYAT 4 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
295Ana Sofia Nurhidayati1143050016Ilmu HukumIMPLEMENTASI KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU ANTARA DEBITUR DENGAN KREDITUR DIKAITKAN DENGAN PASAL 1320 KUHPDT JO PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN (STUDI KASUS DI BANK BNI SYARI’AH CABANG KOTA BOGOR)
296Ridwan Gunawan Dimyati1143050136Ilmu HukumPELAKSANAAN GANTI RUGI TERHADAP PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN PROYEK WADUK JATIGEDE DI KECAMATAN DARMARAJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
297Mochamad Audyqalam1143050095Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP PENARIKAN OBJEK JAMINAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR TANPA SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA OLEH PIHAK LEASING DITINJAU DARI PERMEN KEUANGAN NO. 130/PMK.010/2012
298Irvan Nurojab1143050073Ilmu HukumPELAKSANAAN PUTUSAN SENGKETA KONSUMEN BPSK KOTA BANDUNG MELALUI JALUR ARBITRASE YANG TIDAK DIMINTAKAN PENETAPAN EKSEKUSI OLEH BPSK KE PENGADILAN NEGERI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO. 350/MPP/KEP/12/201 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BPSK (STUDI KASUS PUTUSAN BPSK NOMOR 015/G/X/2017/BPSK.BDG)
299Ina Apriliani1143050068Ilmu HukumPELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 27 AYAT (2) HURUF (C) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 (STUDI KASUS BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT DI KERTAJATI MAJALENGKA)
300Fitria Nur Wulandari1143050053Ilmu HukumAKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP PIHAK KETIGA SEBAGAI KREDITUR (BANK)
301Dian Rismayanti1143050030Ilmu HukumPENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOREANG-PASIR KOJA KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
3021143050030Ilmu HukumPENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOREANG-PASIR KOJA KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
303Dea Talia Utami1143050022Ilmu HukumPEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA MASYARAKAT DARI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN PASIR DI KECAMATAN CIMALAKA DI KAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
304Gita Puspita1143050060Ilmu HukumTINDAKAN TANGKAP TANGAN YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1 ANGKA 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
305Putri Alifni Esak1143050128Ilmu HukumSISTEM WARITS BAGI AHLI WARITS YANG PINDAH AGAMA PADA ETNIS TIONGHOA PAGARSIH BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 832 KUHPERDATA
306Komalasari1143050079Ilmu HukumTINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDUNG
307R. FashaPrazna Pamungkas1143050130Ilmu HukumPERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PERAMPASAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH DEBT COLLECTOR DI LEASING PT X DITINJAU DARI PASAL 368 KUHP
308R. Fasha Prazna Pamungkas1143050130Ilmu HukumPERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PERAMPASAN KENDARAAN BERMOTOR DI LEASING ADIRA OLEH DEBT COLLECTOR DITINJAU DARI PASAL 368 KUHP
309Yesi Fitriani Diviawati1143050168Ilmu HukumPELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PEKERJA BURUH YANG TERKENA PHK AKIBAT MENDIRIKAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
310Gilang Ramadhan1143050058Ilmu HukumKAJIAN HUKUM KEDUDUKAN PETANI, PEMILIK USAHA KERAMBA JARING APUNG DALAM PEMANFAATAN AREAL WADUK JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA
311Muhammad Iqbal Januar Fadillah1143050111Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA BIDANG KEHUTANAN TERHADAP SATWA YANG DILINDUNGI BERDASARKAN PASAL 21 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA DI WILAYAH HUKUM BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA BARAT
312Nurodin1143050124Ilmu HukumPENETAPAN NEGARA PENERIMA BEBAS VISA KUNJUNGAN BERDASARKAN PASAL 3 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS RESIPROSITAS
313Putriani Saeful Rohman1143050129Ilmu HukumTINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BANDUNG DIKAITKAN DENGAN PASAL 372 KUHPIDANA (STUDI KASUS DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA BALINKRAS
314Tammy Fadhly Tashdieqy1143050154Ilmu HukumPERLINDUNGAN HAK ATAS MEREK DAGANG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
315Fahmi Zainal Muttaqien1143050044Ilmu HukumPELAKSANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
316Shodik1143050143Ilmu HukumANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 210 K/PDT.SUS-BPSK/2015 TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
317Pinkan Santika1143050127Ilmu HukumPELAKSANAAN PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 20 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA PT. INDO BUANA MAKMUR TEXTILE DI SUNGAI CIWALENGKE MAJALAYA
318Sifa Nur Hidayah1143050145Ilmu HukumPEMBERIAN PIDANA DENDA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN KUNINGAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 30 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
319Iqbal Mubarok1143050071Ilmu HukumASPEK HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG ANTARA PT. MAHAKARYA SEJAHTERA INDONESIA DENGAN DISTRIBUTOR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 21 HURUF G PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DENGAN SISTEM PENJUALAN LANGSUNG
320Intan Kerisna Ayu1143050069Ilmu HukumANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GARUT NO. 12/PDT/G/2013 TENTANG GUGATAN CLASS ACTION DALAM PROSES GANTI RUGI DI BPR BUNGBULANG DI HUBUNGKAN DENGAN UU NO. 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMI SIMPANAN (LPS)
321Noviani Sari1143050122Ilmu HukumPELAKSANAAN ARISAN LOGAM MULIA DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARI’AH UNIT CINUNUK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1237 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
322Agnia Fauzia1143050006Ilmu HukumPELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WISATAWAN PADA KEGIATAN WISATA TIRTA BERISIKO TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH WISATAWAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN
323Yusditira1143050172Ilmu HukumPELAKSANAAN JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI OLEH PETANI TAHUN 2017 DIHUBUNGKAN DENGAN PERMENDAG NO. 15/M-DAG/PER/4/2013 JO. PERMENTAN NO. 69/PERMENTAN/SR.310/12/2016 (STUDI KASUS DI DESA BOJONG KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN GARUT)
324Nadya Waliyyatunnisa1143050118Ilmu HukumPELAKSANAAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PENANGANAN KASUS PENODAAN AGAMA (STUDI KOMPARATIF PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA REG NO. 1537/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH REG NO. 81/Pid.B/2015/PN BNA)
325Miftahul Hadi Kuswanto1143050094Ilmu HukumAKIBAT HUKUM HILANGNYA OBJEK JAMINAN FIDUSIA KARENA KELALAIAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA TRANSAKSI SECARA E-COMMERCE DIDASARKAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA*-
326M. Aji Fauzi, R1143050105Ilmu HukumAKIBAT HUKUM ATAS PERJANJIAN PINJAM NAMA DALAM KREDIT PERBANKAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1873 KUHPERDATA
327Yimdi Fauzi1143050169Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DENGAN KEKERASAN (BEGAL) (STUDI KASUS KEPOLISIAN POLRES METRO BEKASI)
328Taufiq Hidayat1143050156Ilmu HukumPELAKSANAAN GANTI RUGI TANAH KORBAN RELOKASI TANAH RETAK DI DESA RAWA BOGO KECAMATAN CIWIDEY KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK-POKOK AGRARIA
329Dineu Raudhina Anwar1143050032Ilmu HukumPELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MEMAKAI KAWAT GIGI DENGAN MENGGUNAKAN JASA TUKANG GIGI DIKAITKAN DENGAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
330Gilang Muharam1143050057Ilmu HukumTINDAK DISKRESI OLEH PENYIDIK POLSEK JONGGOL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
331Firman Permana Pamungkas1143050052Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLRES SUMEDANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
332Yopi Supartika1143050170Ilmu HukumPENGENAAN OBJEK PAJAK ATAS TEMPAT KEBUGARAN (FITNESS CENTER) DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM BIDANG PERPAJAKAN (STUDI KASUS BADAN PENGELOLAAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG)
333Elvan Taufiq Subhan1143050039Ilmu HukumKEDUDUKAN BENTUK USAHA TETAP (BUT) SEBAGAI SUBJEK PAJAK DIHUBUNGKAN DENGAN KONSEP SUBJEK HUKUM DALAM BIDANG ILMU HUKUM
334Nanda Putri Dhaningrum1143050119Ilmu HukumPELAKSANAAN PASAL 30 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG MAHKAMAH AGUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 253 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DALAM PUTUSAN NOMOR 285K/PID.SUS/2015
335Dhieka Askar Nurfadillah1143050027Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMAIN SEPAKBOLA PROFESIONAL YANG MELAKUKAN PEMUKULAN DI DALAM PERTANDINGAN PASCA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG NOMOR: 173/Pid/2010/PT.smg TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
336Nuri Handayani1143050123Ilmu HukumPENERAPAN PASAL 75 KUHP DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 5 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO. 1600K/PID/2009)
337Fajar Ramadhan1133050045Ilmu HukumPENANGANAN TERHADAP PELANGGARAN RAMBU VERBODEN OLEH POLSEKTA BOJONGLOA KIDUL DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 287 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
338Maulana Sanjaya1143050092Ilmu HukumPELAKSANAAN ASAS AKUNTABILITAS KEPALA DAERAH DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 58 UNDANG-UNDANG 9 TAHUN 2015 (STUDI KASUS WALIKOTA CILEGON)
339Muhammad Imam Rosada1143050110Ilmu HukumKEWENANGAN JAKSA DALAM MENGHITUNG KERUGIAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR) DALAM SURAT PENETAPAN TERSANGKA NOMOR: PRINT-05/N.9.11.4/Fd.1/12/2017 HUBUNGANNYA DENGAN SEMA NO. 04 TAHUN 2016
340Totoh Wildan Tohari1143050162Ilmu HukumPELAKSANAAN GANTI RUGI PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI PADA AREAL LAHAN PERTANIAN DI DESA LINGGAR DAN DESA SUKAMULYA KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 87 UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
341Pingkan Agatha Ernoko1143050126Ilmu HukumPELAKSANAAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 81 UNDANG-UNDANG No.8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
342M. Danis Mawardi1143050087Ilmu HukumANALISIS PUTUSAN NOMOR: 304/Pid.Sus/2016/PN.Bks. TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP DIRI SENDIRI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR: 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
343M. Nasir Amrullah1143050090Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT)
344Muhamad Nurdin Miharja1143050099Ilmu HukumPELAKSANAAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERJANJIAN KERJA OLEH FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (FSPMI) PURWAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2004 TENTANG SERIKAT PEKERJA
345Syahrulia Maulana R.A1143050151Ilmu HukumANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DI LUAR TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM SURAT DAKWAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR. 454/Pid.sus/2013/PN.TSM)
346Gina Anggraeny1143050059Ilmu HukumPELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PENGANGKUTAN BARANG TERHADAP GANTI RUGI AKIBAT RUSAK DAN HILANGNYA BARANG ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1366 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KOSUMEN
347Lisda Yusriani1143050083Ilmu HukumLEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JUNCTO PASAL 35 HURUF (a) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
348M. Irfan Putra R.1143050112Ilmu HukumPENYELESAIAN SENGKETA ATAS KREDIT MACET DEBITUR DI BTN CABANG BANDUNG TIMUR (STUDI KASUS DI LBH BALINKRAS)
349Yangyang Seiv El Islam1143050166Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICKING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT)
350Refni Citra Kencana1143050033Ilmu HukumPELAKSANAAN PEMBERIAN KESEMPATAN KERJA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BANDUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
351Fakih Zatnika Taufik1143050046Ilmu HukumPERAN SEKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (P2M) BNNK CIAMIS DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN CIAMIS
352Akhmad Hadi Kusumah1143050011Ilmu HukumPELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU TERHADAP SITUS PENYEDIA JASA DOWNLOAD LAGU ILEGAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTORNIK (STUDI KASUS PENGADUAN ASOSIASI INDUSTRI REKAMAN INDONESIA TAHUN 2015)
353Nida Septia Awaliyatun Ni'imah1143050120Ilmu HukumPENGATURAN MENGENAI SURAT ELEKTRONIK YANG TIDAK DIINGINKAN (SPAMMING) DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA
354Kurnia Maulani1143050080Ilmu HukumHUBUNGAN KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM PENATAAN RUANG DI KAWASAN BANDUNG UTARA DI HUBUNGKAN PERDA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGEDALIAN KAWASAN BANDUNG UTARA SEBAGI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI JAWA BARAT
355Lia Malahayati Khairunnisa1143050082Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG POLRI (STUDI KASUS DI POLRES BANDUNG)
356Muhammad Fikri Fadhilah1143050089Ilmu HukumANALISIS KEBIJAKAN PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TERHADAP NILAI-NILAI KEADILAN SOSIAL DIKAITKAN DENGAN PASAL 26 AYAT (1) DAN (3) PERATURAN MENTERI ATR/BPN RI NOMOR 12 TAHUN 2017 (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT)
357Siti Nuri Ihsany A1143050146Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PABRIK FURNITURE DI JALAN BABAKAN LOA NO. 79 RT 03 RW 06 KELURAHAN PASIRKALIKI KECAMATAN CIMAHI UTARA KOTA CIMAHI JAWA BARAT)
358M. Fachri Setia Perdana1143050088Ilmu HukumUPAYA PENYELESAIAN PERDATA PADA PERKARA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN AKIBAT WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH (STUDI KASUS DI POLRESTABES BANDUNG)
359Firman Hilmi1143050051Ilmu HukumANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 268 PK/PDT/2015 TENTANG KEABSAHAN ALAS HAK KIKITIR/KOHIR SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN TANAH
360Eva Mardiana1143050173Ilmu HukumANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRECHTING) YANG MENGAKIBATKAN LUKA RINGAN HINGGA LUKA BERAT (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES KARAWANG)
361Ridwan Ramadhan1143050137Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG
362Griffa Gifta Jannah1143050061Ilmu HukumPELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN SEBAGIAN PEKERJAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 64 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS PADA PT. CAHAYA TERANG ABADI ABADI DENGAN UD UTAMA MANDIRI)
363Irfan Akbar Fauzan1123050040Ilmu HukumFIDUSIA TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT YANG TIDAK DI DAFTARKAN DI PT. BCA FINANCE CABANG BANDUNG DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 11 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
364Deri Afwan1143050025Ilmu HukumPENOLAKAN PENDAMPINGAN PENASIHAT HUKUM OLEH TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 56 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BANDUNG)
365Imam Bambang Sodikin1143050065Ilmu HukumPELAKSANAAN SUPERVISI PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
366Bagas Samudra1143050020Ilmu HukumPELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PRODUK KOSMETIK TANPA IZIN EDAR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 8 AYAT 1 HURUF (A) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA JAKARTA
367Ahmad Zidni Jamjami1143050010Ilmu HukumASPEK HUKUM RENCANA PEMBANGUNAN PLTU UNIT II CIREBON DIKAITKAN DENGAN PERATURAN DAERAH NO. 7 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIREBON
368Thoyib Nugraha1143050159Ilmu HukumSERTIFIKASI HAK MILIK YANG DIKELUARKAN BPN KOTA BANDUNG DIKAITKAN DENGAN PASAL 29 PP TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 97 PK/TUN/2017)
369Gelar Dwi Setiawan1143050055Ilmu HukumPELAKSANAAN PENDATAAN PEMILIHAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2018 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
370Wibby Khayatul Fuzi1143050164Ilmu HukumPELAKSANAAN PASAL 281 KUHP DI PERADILAN MILITER OLEH PELAKU TNI AU LANUD SURYADARMA SUBANG (STUDI KASUS PUTUSAN REG NO. 040-K/PM.II-09/AU/I/2015
371Syifa Amini Ulfa1143050153Ilmu HukumPENGAWASAN OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PRODUK KOSMETIK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 PERATURAN PERSIDEN NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
372Hafizzul Qirom1143050064Ilmu HukumPEMUTUSAN KONTRAK KERJA SEPIHAK ANTARA KLUB PERSIB DENGAN PEMAIN SEPAKBOLA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 61 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS PERSIB BANDUNG)
373Fera Septiani1133050049Ilmu HukumPELAKSANAAN PERJANJIAN JAMINAN ATAS TANAH YANG DIBEBANKAN GADAI GANTUNG DAN GADAI GARAP DI DESA RANCAUDIK KECAMATAN TAMBAKDAHAN KABUPATEN SUBANGA
374Sholahudin Al Ayubi1143050144Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ANTARA PEMAIN FUTSAL DENGAN SANGKURIANG FUTSAL CLUB DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
375Fadhil Syafarmi1143050042Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 28 AYAT (1) JO PASAL 45 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLDA JAWA BARAT)
376Gilang Pratama Gandahutama1133050053Ilmu HukumTINJAUAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN MEREK JASA YANG DITOLAK PENDAFTARANNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK
377Dede Sopiana1211305023Ilmu HukumPEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DITINJAU DARI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE
378Nita Lestari1153050077Ilmu HukumPELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJA ANAK DI CV ROTI BONNITA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
379Fahmi Azis1133050044Ilmu HukumPERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK ATAS KEPEMILIKAN SENJATA API DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK (STUDI KASUS NOMOR 12/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bdg)
380Riska Damayanti1153050103Ilmu HukumTINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN TRANSAKSI GESEK TUNAI DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA PASAL 16 AYAT 2 NOMOR 11/12/PBI/2009 TENTANG UANG ELEKTRONIK
381Teguh Rizaldi1143050157Ilmu HukumPELAKSANAAN GADAI TANAH DIKAITKAN DENGAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO. 56 PRP TAHUN 1960 DI DESA KASTURI KECAMATAN CIKIJING KABUPATEN MAJALENGKA
382Hadian Munandar1143050062Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEDIAAN TEMPAT SAMPAH DI ANGKUTAN UMUM DAMRI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 30 JO. PASAL 49 AYAT (1) HURUF N PERDA NO. 11 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN
383Rizky Alifza Ramadhan1153050105Ilmu HukumANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR NEBIS IN IDEM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA NOMOR 60/Pdt.G/2017/PN.Kwg
384Ana Herlina1153050012Ilmu HukumPENETAPAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR : M.01.08.10 TAHUN 2006 TENTANG POLA PENYULUHAN HUKUM (STUDI KASUS DI KELURAHAN SUKAGALIH DAN DESA KARYAMUKTI KABUPATEN GARUT)
385Andri Sulaiman1143050018Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 27 AYAT (2) JO PASAL 45 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIKA (ITE) (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT)
386Litya Surisdani Anggraeniko1143050060Ilmu HukumPELAKSANAAN DELIK ADUAN DALAM PASAL 207 KUHP TENTANG PENGHINAAN TERHADAP PENGUASA DI HUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 013-022-2006 (STUDI KASUS PUTUSAN REG NO. 1274/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel)
387Filda Alawi1143050050Ilmu HukumANALISIS YURIDIS PUTUSAN MA NOMOR 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 TENTANG KASUS MEREK PIERE CARDIN PARIS DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
388Nur Salma Sofia1133050123Ilmu HukumTINJAUAN YURIDIS HAK IMUNITAS TERHADAP PROFESI ADVOKAT DALAM PASAL 16 UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
389Deden Muhamad Ilyas1153050026Ilmu HukumPELAKSANAAN WAKTU PENYELESAIAN SENGKETA KETENAGAKERJAAN ANTARA MANAJEMEN DENGAN PEKERJA PT. KERETA API INDONESIA MELALUI MEDIASI DI DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
390Pratiwi Nur Syafira1153050088Ilmu HukumPENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TRASE DAN STASIUN KERETA API CEPAT JAKARTA-BANDUNG DI KECAMATAN PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
391Nurul Palah1153050080Ilmu HukumANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DI LUAR DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 119/PID./2018/PT.BDG)
392Irfan Andhika Baihaqi1133050069Ilmu HukumPELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM PERJUDIAN TOGEL HONGKONG DI WILAYAH POLRES MAJALENGKA DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 303 KUHPIDANA JO PP NO. 9 TAHUN 1981 TENTANG PELAKSANAAN PENERTIBAN PERJUDIAN
393Pebriana Rizki1153050086Ilmu HukumLAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PEER TO PEER LENDING DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 26 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 77 POJK.01/2016
394Rahma Latifah1153050092Ilmu HukumPELAKSANAAN PASAL 146 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN PADA MASKAPAI PT. GARUDA INDONESIA ATAS KETERLAMBATAN PENERBANGAN (DELAYED) DI BANDARA HUSEIN SASTRANEGARA BANDUNG
395Khairul Umam1153050055Ilmu HukumSYARAT CALON KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMBAHARUAN DEMOKRASI INDONESIA (STUDI PUTUSAN MK NOMOR 30/PUU-XVI/2018)
396Maulidya Nur Solihatin1133050096Ilmu HukumPEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT DI DESA ADAT SESETAN KOTA DENPASAR BALI
397Cici Cahyasari Istiqomah1133050029Ilmu HukumIMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA OLEH ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI BANDUNG
398Agung Apriana1133050008Ilmu HukumANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUBANG TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR; 202/PID.SUS /2016/PN.SNG)
399Hervina Dwi Yuniar1133050058Ilmu HukumPELAKSANAAN PASAL 53 KUHAP TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA OLEH WARGA NEGARA ASING DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG)
400Decthree Ranti Putri1133050031Ilmu HukumIMPLEMENTASI PASAL 364 KUHP JO PERMA NO 2 TAHUN 2012 DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN
401Ajang1133050010Ilmu HukumPARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN CALON TUNGGAL DI KABUPATEN TASIKMALAYA HUBUNGANNYA DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU/-XIII/2015
402Acep Fahmi Abdulah S1133050002Ilmu HukumPERLINDUNGAN HAK KONSUMEN OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM) AL JABAR KABUPATEN SUMEDANG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
403Mouhamad Ali Mahfudin1133050100Ilmu HukumPELAKSANAAN PEMBAGIAN BERAS MISKIN (RASKIN) DI DESA CINANGGERANG KECAMATAN PAMULIHAN KABUPATEN SUMEDANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NO 1 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH
404Hani Nurhayati1133050055Ilmu HukumKEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA BERDASARKAN DALAM ARTICLE 14 PAINT 3 POINT G INTERNATIONAL CONVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR)
405Muhammad Arief1133050103Ilmu HukumIMPLEMENTASI PASAL 48 PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NO 15 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERKAITAN DENGAN MENCAMPUR SAMPAH DENGAN JENIS LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) SUMUR BATU
406Tia Euis Masruroh1133050155Ilmu HukumPELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LAPAS KELAS II B TASIKMALAYA DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN
407Sapta Nur Fallah1133050146Ilmu HukumPERLINDUNGAN HAK CIPTA FILM PADA SITUS PENYEDIAAN UNDUH DAN NONTON LANGSUNG GRATIS DI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 40 HURUF M UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
408Siti Khumairah Al Khotni1133050149Ilmu HukumPENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI KEMENTERIAN PERDAGANGAN ATAS PERFBEDAAN HARGA BARANG YANG DIPERDAGANGKAN DENGAN PEMBAYARAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 13 BUTIR E PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PERDAGANGAN
409Zaenal Sahar1133050163Ilmu HukumFUNGSI DAN KEWENANGAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DALAM PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
410Fikri Takmilus Surur1123050031Ilmu HukumIMPLEMENTASI PASAL 8 AYAT (1) HURUF (J) UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP OBAT TRADISIONAL IMPOR YANG TIDAK MENCANTUMKAN INFORMASI DALAM BAHASA INDONESIA
411Novi Maharita Mir'atun N1133050118Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM MENGENAI UPAH DAN WAKTU KERJA BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DI YAYASAN BINA MANDIRI BANDUNG DI HUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA
412Nabhan Sofwatul Fuadhy1133050114Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN OLEH BPJS DI KABUPATEN CIAMIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
413Yusep Nugraha K1133050164Ilmu HukumTINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP DEBT COLLECTOR YANG MENGGUNAKAN KEKERASAN DALAM PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KOTA CIMAHI
414Ruri Kemala Dewi1133050141IlmuHukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI RUMAHAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES KABUPATEN SUBANG)
415Abdul Karim1133050001IlmuHukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR MENYALAKAN LAMPU UTAMA PADA SIANG HARI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 107 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG TAHUN 2013-2016)
416Anisa Wahidatul Hasanah1133050017Ilmu HukumKEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NO. 14/KPPU-L/2015 MENGENAI LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH PT. FORISA NUSA PERSADA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
417Arip Nurjaman1133050021Ilmu HukumPELAKSANAAN FUNGSI BPD DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA DI DESA SADANG KECAMATAN SUCINARAJA KABUPATEN GARUT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
418Indra Prahasta1133050065Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
419Ahmad Al-Hasbi1133050006Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 303 KUHP UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BANDUNG)
420Yasir Arapat1133050161Ilmu HukumKEDUDUKAN KETERANGAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PENCABULAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 185 AYAT (7) KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
421Muhammad Pajar Sidik1133050109Ilmu HukumPELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA KERJA ASING DI KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUMEDANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
422Reynaldy1133050130Ilmu HukumPROSES PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA MONEY POLITIC SEBAGAI BENTUK PELAKSANAAN PASAL 73 UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR BUPATI DAN WALIKOTA PADA PEMILU KEPALA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017
423Muhammad Ikbal Faisal1133050105Ilmu HukumPENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) MELALUI MEDIA SOSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
424Risva Mianti Putri1133050138Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BANDUNG
425Lula Ade Saputri1133050188Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BANDUNG
426Lula Ade Saputri1133050188Ilmu HukumTINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SISTEM RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI POLRES METRO TANGERANG KOTA (STUDI KASUS DI POLRES METRO TANGERANG KOTA)
427Agfi Jundhi Fauzan1133050006Ilmu HukumPENERAPAN PASAL 263 DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT IZIN MENGEMUDI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 262/Pid.B/2016/PN.Bdg)
428Alijawati Alyah1133050012Ilmu HukumPENERAPAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MENDAFTARKAN PEKERJANYA KEPADA BPJS KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 17 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGARA JAMINAN SOSIAL (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN DI RANCAEKEK)
429Dwiky Elfauzy1133050039Ilmu HukumPELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG TUNA NETRA TERHADAP PELAYANAN JASA PERBANKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
430Doni Firmansyah1133050036Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN PASCA OPERASI USUS BUNTU DI RUMAH SAKIT KARYA MEDIKA DIKAITKAN DENGAN UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
431Nur Aula Nisa1133050021Ilmu HukumANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT NO. 275/PDT/2016 PT. BANDUNG TENTANG SENGKETA TANAH WAKAF DI KOTA TASIKMALAYA DIHUBUNGKAN DENGAN PP NO. 28 TAHUN 1977 TENTANG PERWAKAFAN TANAH MILIK
432Munjir Tamam1133050112Ilmu HukumPELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTA BEKASI NOMOR 1320/PiD.Sus/pn.bks/2016)
433Ariep Ridwan1133050020Ilmu HukumPELAKSANAAN PASAL 12 PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS PENDAMPINGAN DESA DI DESA JAYAGIRI KECAMATAN PANUMBANGAN KABUPATEN CIAMIS
434Nasrul Hamzah Jaelani1133050115Ilmu HukumTINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA CYBERCRIME ILLEGAL CONTENT DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
435Ratna Dewi Asri1133050127Ilmu HukumPENERAPAN HUKUMAN KEBIRI TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI JAWA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 81 PERPU NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
436Nova Octavia1133050117Ilmu HukumTINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 54 (3) UNDANG-UNDANG NO. 8 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
437Lukman Muhtar1133050086Ilmu HukumPELAKSANAAN PASAL 4 AYAT (3) PERATURAN MENTERI AGRARIA NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA) DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BARRU
438Lukman Muhtar1133050086Ilmu HukumPELAKSANAAN PASAL 4 AYAT (3) PERATURAN MENTERI AGRARIA NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA) DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BARRU
439M. Luthfi Tubagus Iman1133050093Ilmu HukumPELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PT. PLN (PERSERO) KEPADA MASYARAKAT PASAL 29 AYAT (1) HURUF (E) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGA LISTRIKAN DI KOTA BANDUNG
440Adi Rizka Permana1133050004Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 16 UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRES MAJALENGKA
441Asep Saepul Hayat1133050023Ilmu HukumUPAYA REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KABUPATEN GARUT DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI KASUS DI BNN KABUPATEN GARUT)
442Haikal Agung Adiana1133050054Ilmu HukumPENGEMBALIAN HARTA SITAAN KORUPSI OLEH KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 46 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
443Lukman Nulhakim1133050087Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK SESUAI DENGAN PASAL 68 jo PASAL 280 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI POLRES CIAMIS
444Jamaludin Basri1133050075Ilmu HukumPROSEDUR PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA YANG BERHALANGAN TETAP DAN SAKIT DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 40 AYAT 2 POINT (b) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 20140TENTANG DESA (STUDI KASUS KEPALA DESA CIBURIAL KECAMATAN LELES KABUPATEN GARUT)
445Helmi Ahmad Syarofi1133050057Ilmu HukumPELAKSANAAN TERHADAP PENGAWASAN MASA TUGAS KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI DI TAROGONG KIDUL KABUPATEN GARUT DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 31 AYAT 1 PERDA NO. 11 TAHUN 2011 KABUPATEN GARUT TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
446Muhammad Arif Husni1133050104Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 111 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES ACEH SELATAN)
447Maman Sumantri1133050094Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA DESA CIKAHURIPAN AKIBAT WANPRESTASI PERJANJIAN DITINJAU DARI PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PERJANJIAN ANTARA PT KEWALRAM DAN DESA CIKAHURIPAN)
448Luthfi Qohardi1133050089Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA LAMPU ROTATUR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 287 (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG TAHUN 2017)
449Karunia Putri Cipta Pratama1133050079Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA DI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (STUDI KASUS DI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) 34.454.04 PT AL MA’SOEM KABUPATEN MAJALENGKA)
450Ragil Sapta Candra1133050125Ilmu HukumPELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN SOSIAL OLEH PERUSAHAAN BAGI TENAGA KERJA DI KABUPATEN BANDUNG DIKAITKAN DENGAN PASAL 15 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (STUDI KASUS PT. YOOSUNG INDONESIA)
451Ryan Taufik Sapari1133050142Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS PEKERJA MINIMARKET INDOMARET TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG)
452Diah Pratiwi1133050035Ilmu HukumPELAKSANAAN HAK CUTI HAID PADA TENAGA KERJA PEREMPUAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 81 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS DI PT. LINTAS MARGA SEDAYA MAJALENGKA)
453Deden M. Zaeni1133050032Ilmu HukumPENGAWASAN TERHADAP KOSMETIK YANG BEREDAR DIPASARAN OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG DIKAITKAN DENGAN UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
454Muhammad Rizki Fadlani1133050102Ilmu HukumPENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KREDIT MACET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN (STUDI KASUS PADA BANK DANAMON UNIT MAJALAYA)
455Dewi Puspita Faridah1133050034Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANTUN LAGU BERMUATAN ASUSILA MENURUT PASAL 532 KUHP DIHUBUNGKAN DENGAN PENERAPAN SANKSI OLEH KOMISI PENYIARAN INDONESIA (STUDI KASUS KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAWA BARAT)
456Ludy Awaludin1133050085Ilmu HukumPELAKSANAAN PENYELESAIAN HAK ATAS TANAH DI DESA NAGRAK KECAMATAN CIATER KABUPATEN SUBANG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
457Indra Hadi Surya1133050064Ilmu HukumFUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 55 HURUF C UNDANG-UNDANG NO. 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DI DESA CIBURU HILIR KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG)
458Jepry Franiko1133050076Ilmu HukumTINJAUAN YURIDIS TENTANG GANTI RUGI TERHADAP SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN YANG DIMILIKI MASYARAKAT DI BANTARAN SUNGAI KALIJODO JAKARTA UTARA
459TB Anggiyanal Budiman1133050152Ilmu HukumANALISIS YURIDIS TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA PT. GOJEK (OJEK ONLINE) CABANG KOTA BANDUNG DENGAN DRIVER OJEK ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS PERJANJIAN (PACTA SUNT SERVANDA)
460Dian Nalasari1143050029Ilmu HukumPELAKSANAAN MEDIASI DI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA (LAPSPI) DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN NOMOR : 07/LAPSPI-PER/2015 TENTANG PERATURAN DAN PROSEDUR MEDIASI
461Dani Ahmad Tabarok1133050030Ilmu HukumPENERAPAN PIDANA DENDA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS I A
462Robby Nursalim1133050140Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS PELAKSANAAN TAKEOVER CREDIT DI BAWAH TANGAN TERHADAP OBYEK TANAH DAN BANGUNAN YANG MASIH DALAM JAMINAN DI BANK
463Ega Rahadiana1133050041Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM OLEH POLRESTABES KOTA BANDUNG TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEDARKAN OBAT YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR YANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
464Ismaya Dewi Priyani1133050072Ilmu HukumPELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP RESIDIVIS ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PERMA NO. 4 TENTANG PELAKSANAAN DIVERSI DAN UU NO. 11 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG)
465Umi Fadhilah1133050158Ilmu HukumPERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGIDAP SKIZOFRENIA DALAM PASAL 44 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN Nomor: 144/Pid.B/2014/PN.Cj.
466Yogi Ahmad Ginanjar1133050163Ilmu HukumTINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DAN AKIBAT HUKUMNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA PANGAUBAN KECAMATAN PACET KABUPATEN BANDUNG)
467Menvil Soffya Fauzia1133050098Ilmu HukumPELAKSANAAN PASAL 7 AYAT 1 KUHAP DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DI WILAYAH POLDA JAWA BARAT
468Nur Fittry Syahidah1133050122Ilmu HukumTINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGANKATAN ANAK DI LUAR PENGADILAN DI HUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI KABUPATEN BANDUNG
469Ita Lestari1133050073Ilmu HukumANALISIS PUTUSAN NOMOR 01/Pdt.SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAN/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No. 35/Pdt.SUS-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst TENTANG KEPAILITAN KOPERASI SERBA USAHA PERSADA MADANI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
470Irfan Rizkiawan1133050070Ilmu HukumKAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENCURIAN TERNAK DI KABUPATEN MAJALENGKA
471Amanah Nisa Sunaryo1133050014Ilmu HukumANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 264/Pdt.Sus-HKI/2015 TENTANG SENGKETA MEREK IKEA SYSTEM BV DAN PT. RATANIA KATULISTIWA DENGAN PASAL 6 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK
472Atfia Syahida1133050024Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK EKONOMI DALAM PENYIARAN TELEVISI BERLANGGANAN MELALUI KABEL OLEH PT BINTANG BANGKINANG VISION DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN
473Mochammad Debi Galih Surya1133050099Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA BERMOTOR RODA DUA YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT SURAT KAITANNYA DENGAN PASAL 288 AYAT (1) DAN (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG
474Silma Nurhaurima1133050148Ilmu HukumPENERAPAN SANKSI PIDANA PASAL 105 JO. PASAL 9 UU NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN KAITANNYA DENGAN PROSES MULTI LEVEL MARKETING PADA PT. TRIDAYA SINERGI INDONESIA PUSAT BANDUNG
475Eka Nurul Hidayah1133050042Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MENDAPATKAN POMOTONGAN UPAH AKIBAT MELAKSANAKAN IBADAH SAAT JAM KERJA LEMBUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS DI PT. ASTIKA MURNI UTAMA BELITUNG)
476Frizqy Mutiara Resmana1123050034Ilmu HukumPEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM ADAT TIONGHOA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 852 KUHPERDATA DI KECAMATAN SUMEDANG UTARA KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT
477Ahmad Baedowi1133050009Ilmu HukumPENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) PASAL 106 AYAT (1) JUNCTO PASAL 283 BAGI PELANGGAR MENGGUNAKAN HANDPHONE SAAT BERKENDARA
478Indra Setia Miharja1133050066Ilmu HukumPELAKSANAAN PEMBAHARUAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PT EWINDO SUMEDANG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 59 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
479Resdita Novita Ulfah1133050128Ilmu HukumPELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH KEPOLISIAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 81 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 (STUDI KASUS DI SATUAN NARKOBA POLRES SUBANG)
480Dedin Sahrudin1133050033Ilmu HukumPENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA DALAM PASAL 287 AYAT (1) JO PASAL 106 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAGI PENGGUNA KENDARAAN BERMOTOR YANG MEMASUKI JALUR BUSWAY DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT
481Lukman Muhtar1133050086Ilmu HukumPENYELESAIAN KREDIT MACET PADA KOPERASI SERBA USAHA SURYA KABUPATEN BARRU DIKAITKAN DENGAN PASAL 1243 KUHPERDATA
482Hanjar Tri Hanjayani1133050056Ilmu HukumSERTIFIKASI PRODUKSI INDUSTRI RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 43 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 2004 TENTANG KEAMANAN GIZI DAN PANGAN
483Hanjar Tri Hanjayani1133050056Ilmu HukumSERTIFIKASI PRODUKSI INDUSTRI RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 43 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 2004 TENTANG KEAMANAN GIZI DAN PANGAN
484Awaludin Jamil Dzulfikar1133050025Ilmu HukumPENERAPAN PASAL KUHP 351 AYAT (2) TENTANG PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR : 1044/Pid/B/2016/PN Bdg)
485Saepul Bahri1133050143Ilmu HukumKEMATIAN DI LUAR PROSES PERADILAN (EXTRAJUDICIAL KILLING) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS TERDUGA TERORIS SIYONO)
486Sofia Asri Rahmani1133050150Ilmu HukumLEGAL STANDING ANGGOTA DPR RI DALAM JUDICAL REVIEW UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016
487Mutia Lismayanti1133050113Ilmu HukumPELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP BENDA JAMINAN YANG DIPINDAH TANGANKAN PADA BFI FINANCE MENURUT PASAL 23 AYAT (2) NO. 42 TAHUN 1999 UNDANG-UNDANG FIDUSIA
488Yogi Apendi1211305082Ilmu HukumPELAKSANAAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP II TA. 2016 DI KABUPATEN SUKABUMI HUBUNGANNYA DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 49/PMK.07/2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA
489Raka Junisar1133050126Ilmu HukumPERTANGGUNGAN JAWABAN PIDANA KORPORASI INDUSTRI TEKSTIL DI DAYEUH KOLOT TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH B3 (BAHAN, BERBAHAYA, BERACUN) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
490Muslim Siregar1210305084Ilmu HukumPENEGAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12/Drt/TAHUN 1951 DI POLDA JAWA BARAT TERHADAP PENGRAJIN SENJATA API
491Muhammad Rasyid Ridla1133050110Ilmu HukumTINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK PAKAI PASAR PUJASERA KABUPATEN SUBANG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 44 UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
492Bobby Rahmat Rubianto1133050027Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN RAMBU BERHENTI DAN PARKIR BAGI PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 106 AYAT (4) HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
493Mumun Munawaroh1133050111Ilmu HukumANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN KUASA ASUH ANAK DALAM PERKARA NOMOR 195/PDT/2013/PN.BB DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 30 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1 a BALE BANDUNG
494Nisa Ikhlasiyah1133050116Ilmu HukumTINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN BATAS MINIMAL USIA DALAM PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI KABUPATEN INDRAMAYU)
495Fadli M1143050043Ilmu HukumTINDAKAN PENYIDIKAN POLDA JAWA BARAT TERHADAP AKUN YANG MEMUAT KONTEN PORNOGRAFI DI SOSIAL MEDIA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 27 AYAT (1) JO PASAL 45 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)
496Dwi Yunitasari1143050038Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG TIDAK DIANGKAT SEBAGAI KARYAWAN TETAP PADA PERUSAHAAN BENTANG INSPIRA TEKNOLOGI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
497Muhammad Iqbal1133050107Ilmu HukumPELAKSANAAN PERJANJIAN TOLL MANUFACTURING ANTARA CV. TOGA NUSANTARA DENGAN PT. HERBAL SALAM DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1239 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
498Aah Laelatul Barkah1143050001Ilmu HukumPERLINDUNGAN HAK PENYANDANG DISABILITAS TUNA GRAHITA SEBAGAI SAKSI KORBAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
499Asep Alamsyah1133050022Ilmu HukumTINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 380/PDT.G/2016/PN.BDG TAHUN 2017 HUBUNGAN DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ANTARA PTKAI DAN PEMKOT BANDUNG TERHADAP RAKYAT KEBON JERUK
500Muhammad Alwi Khoiri Ramdani1143050106Ilmu HukumKEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MELANTIK PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP PEMISAHAN KEKUASAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
501Dirman Nurjaman1143050033Ilmu HukumPEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU DIHUBUNGKAN DENGAN PP. NO. 78 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH (STUDI TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN JAMPANG)
502Muh. Iqbal Maulana1133050101Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN ATAS BEREDARNYA VAKSIN PALSU DI KOTA BEKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
503Fatmaul Yasyak1143050048Ilmu HukumSANKSI PIDANA TERHADAP PENGENDARA MOTOR ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES KOTA BANDUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
504Mohammad Ichmal1143050098Ilmu HukumKEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PENGADUAN KONSTITUSIONAL (CONSTITUTIONAL COMPLAINT) DIKAITKAN DENGAN FUNGSI SEBAGAI PENGAWAL KONSTITUSI DAN PELINDUNG HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
505Muhammad Rijaly Alwy1143050113Ilmu HukumPENGGUNAAN ALAT BUKTI DALAM PENETAPAN TERSANGKA SETYA NOVANTO PADA PUTUSAN NO. 97/pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.
506Jimmy Nour Farid Habib1133050078Ilmu HukumPELAKSANAAN PENANGGULANGAN KESEHATAN JIWA MASYARAKAT TERHADAP PENDERITA GANGGUAN JIWA OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM HAL INI OLEH RUMAHSAKIT JIWA PROVINSI JAWA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 33 JO PASAL 35 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA (STUDI KASUS DI RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI JAWA BARAT)
507Kamila Nurdalila1143050078Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
508Lisna Oktavia Yunengsih1143050084Ilmu HukumPEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 13 AYAT (3) PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NO. 4 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARA KABUPATEN KARAWANG LAYAK ANAK
509Sri Loresa Putri1143050149Ilmu HukumTINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TOL DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG JO PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
510Velli Dien Souza1143050163Ilmu HukumSANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PRODUKSI PANGAN YANG MENGANDUNG FORMALIN KAITANNYA DENGAN PASAL 136 HURUF b JO PASAL 75 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG REG. NO. 1189/PID.B/2016/PN.BDG)
511Evi Selviani1143050041Ilmu HukumKEWAJIBAN PEMILIK RUMAH KOS UNTUK MEMBAYAR PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM SELF ASSESSMENT DIKAITKAN DENGAN PASAL 6 HURUF B DAN C PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH (STUDI KASUS PEMILIK RUMAH KOS DI KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG)
512Muhamad Varie Rizky1143050103Ilmu HukumPENGENAAN BEA METERAI ATAS TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1985 TENTANG BEA METERAI
513Gemmy Lazuardy Rohaman1143050056Ilmu HukumPELAKSANAAN SISTEM PENGUPAHAN TENAGA KERJA DI PT UTAMA YURIM INDAH GARUT DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN
514Annisa Mardia Putri1123050013Ilmu HukumKLAUSULA EKSONERASI DALAM POLIS ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTERA 1912
515Decy Unaesih Irmalasari1123050021Ilmu HukumPELAKSANAAN PASAL 2 AYAT (1) UNDANG- UNDANG NO. 21 TAHUN 2007 KAITANNYA DENGAN DAKWAAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO.780/PID.B/2015/PN.BDG
516Minati Rachmawati1123050054Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA MAINAN ANAK YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS DI YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA)
517Fahmi Miftah Pratama1123050028Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RESORT SUMEDANG TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
518Irna Saputri1123050041Ilmu HukumPEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG SUDAH DITERBITKAN SELAMA 5 (LIMA) TAHUN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 32 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (Studi Kasus Putusan Nomor 52/PDT/G/2004/PN.BDG)
519Teguh Helmi Maulana1211305074Ilmu HukumPENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPRD) KABUPATEN SUBANG TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUBANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014
520Muhamad Rio Mahda Yuditira1123050057Ilmu HukumTINJAUAN TERHADAP KLAUSULA BAKU PERJANJIAN JASA LAUNDRY DI LAUNDRIA LAUNDRY CIBEUNYING KOLOT DI KAITKAN DENGAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
521Fazmalika Al Hafidz1211305033Ilmu HukumKEDUDUKAN SEKRETARIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA CIPAGALO DIKAITKAN DENGAN PASAL 118 AYAT 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
522Aida Nurbani Makbulah1123050010Ilmu HukumPELAKSANAAN EFEKTIFITAS JANGKA WAKTU HAK PAKAI TANAH MILIK NEGARA OLEH WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PP NO.103 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA
523Aris Wahyudin1123050014Ilmu HukumTINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUASAAN TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING DI DESA BATUKARAS HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
524Muhammad Wahyu Ramdhani1123050042Ilmu HukumANALISIS YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN MILITER NOMOR. 179-KP/PMI.II-09/AD/VII/2015 TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA MILITER HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
525Rivan Sani Nugraha1123050065Ilmu HukumANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 358 K/PDT.SUSHAKI/2013 TENTANG PEMBATALAN MEREK IKS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK
526Wiyan Wirawan1123050081Ilmu HukumPENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT UMUM BERSAUDARA MUARA BUNGO JAMBI DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 1243 BW DAN 53 HURUF (d) UNDANG-UNDANG NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
527Siti Maesarokh1123050071Ilmu HukumTINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SUSILA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 23/PID.SUS-ANAK/2015/PN.BDG)
528Thia Indriani Lestari1123050075Ilmu HukumPENERAPAN PASAL 1366 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA JO.PASAL 58 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN TERHADAP TINDAKAN MEDIS YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA PASIEN (STUDI KASUS DI SALAH SATU KLINIK MATA DI JAKARTA)
529Wisnu Wardana1123050080Ilmu HukumTINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSULA BAKU YANG TERCANTUM DALAM SYARAT DAN KETENTUAN BERLANGGANAN MOBILE INTERNET XL DIKAITKAN DENGAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
530Aziz Irsyad Siddik1123050015Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS ANAK DIBAWAH UMUR DI POLRESTABES BANDUNG
531Iman Septian1123050037Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH KEPOLISIAN SEKTOR PANYILEUKAN BANDUNG BERDASARKAN PASAL 13 B UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
532Aditiya Suhendra1123050004Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL PADA ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES KOTA BANDUNG
533Dwi Islami Meinanto Budi Sally1211305028Ilmu HukumPELAKSANAAN PASAL 76 UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETANAGAKERJAAN KAITANNYA DENGAN PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA WANITA
534Alif Pasah Fachrudin1211305011Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LISTRIK ATAS PEMADAMAN LISTRIK SECARA SEPIHAK OLEH PT.PLN (PERSERO) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
535Iqbal Nasir1123050039Ilmu HukumPERJANJIAN PEKERJA PADA PT. WIN SEJAHTRA DIHUBUNGKAN DENGAN PP NO.78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN
536Dandan Abdul Khaliq1211305020Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM MENGENAI UPAH LEMBUR TENAGA KERJA DI PT.IKON GARMINDO DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
537Ibnu Ubaidila1210305060Ilmu HukumWANPRESTASI DEBITUR DALAM PELUNASAN GADAI KREDIT CEPAT AMAN (KCA) DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) KANTOR CABANG PUNGKUR KOTA BANDUNG
538Dara Ranti Purbasari1123050020Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PELAYANAN AIR BERSIH PDAM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
539Aziz Dilulloh1123050018Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BEKASI TAHUN 2015)
540Alfiyani Ikhlasiyah1123050012Ilmu HukumPELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) TERHADAP KLAUSUL PEMBERHENTIAN KERJA PT. DAGO ENDAH DUHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
541Fiandika Putra1123050030Ilmu HukumTINJAUAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PROSTITUSI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Data Prostitusi Anak Di Dinas Sosial Kabupaten Garut)
542Adi Firdaus1123050006Ilmu HukumPENERTIBAN TERHADAP PELANGGARAN MARKA JALAN OLEH KEPOLISIAN SEKTOR PANYILEUKAN DI BUNDARAN CIBIRU DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 287 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
543Anwar Nurjali1210305017Ilmu HukumSAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN STATUS TERSANGKA OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN PRAPERADILAN (Studi Terhadap Putusan Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel-Praperadilan Budi Gunawan)
544Nurul Husni Setiani1123050062Ilmu HukumTINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSULA BAKU PENGELOLA JASA PERPARKIRAN DI KOTA BANDUNG DIKAITKAN DENGAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
545Kevin Hugantara1123050045Ilmu HukumPELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI PT.TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES KUNINGAN JAKARTA SELATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
546Wildan Rahmat Fauzi1123050079Ilmu HukumTINJAUAN TERHADAP KLAUSULA BAKU PLN MAJALENGKA DIKAITKAN DENGAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
547Widya Fuji Nurasri1123050078Ilmu HukumPERAN MAJLIS BUDAYA DESA PASANGGRAHAN SEBAGAI MAJLIS PEMANGKU ADAT DI KAITKAN DENGAN PASAL 12 PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 70 A TAHUN 2015 TENTANG DESA BERBUDAYA
548Zaki Irfani1123050083Ilmu HukumPERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MINYAK RAMBUT TIDAK TERDAFTAR DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA
549Fajar Putra Hanifah1123050029Ilmu HukumSANKSI ADAT TERHADAP PERKAWINAN SESUKU MASYARAKAT MINANGKABAU KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATRA BARAT
550Ahmad Gufron1123050008Ilmu HukumANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS I A BANDUNG NOMOR: 213/PDT.G/2010/PN.BDG TENTANG JUAL BELI SEBIDANG TANAH HAK GUNA BANGUNAN SECARA DIBAWAH TANGAN DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK-POKOK AGRARIA
551A. Syahid Syamsul Hadi1123050001Ilmu HukumPENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) CITARUM OLEH MASYARAKAT CIBARANGBANG KAB.BANDUNG DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERDA PROVINSI JAWA BARAT NO.20 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
552Cahyo Rizkyanto1211305017Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI SKALA KECIL BERDASARKAN SURAT EDARAN JAKSA AGUNG NOMOR B.113/FD.1/05/2010 (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA)
553Agus Solihin1123050005Ilmu HukumPERLINDUNGAN HAK PEJALAN KAKI DI JALAN A.H NASUTION KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 4 PERDA NO. 11 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN
554Muhammad Rifky Nugraha Alawi L1211305043Ilmu HukumKEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA LEMBAGA NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 66 UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2011 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
555Ahmad Zulfikri1123050009Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR HASIL PENCURIAN (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR BANDUNG)
556Achyudi Pangestu1123050002Ilmu HukumBATASAN UMUR ORGANISASI KEPEMUDAAN DIKAITKAN DENGAN PASAL AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN (STUDI KASUS DI DEWAN PENGURUS DAERAH KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA PROVINSI JAWA BARAT)
557Syauqi Najmi Avverusydi1211305073Ilmu HukumTINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PASAL 268 KUHP TERHADAP TERPIDANA PENGEDAR NARKOTIKA ATAS PUTUSAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP
558Zakiyah Nurfadillah1123050084Ilmu HukumTINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN OBJEK GUGATAN DALAM PERKARA PERDATA NOMOR 2461 K/PDT/2013 TENTANG TANAH WAKAF
559Novia Nimatul Maula1133050119Ilmu HukumTINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PIDANA MINIMUM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
560Revina Kania Putri1133050129Ilmu HukumANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 347/K/PID/2013 TENTANG PENGANIAYAAN DI PENGADILAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 44 KUHP
561Yorghi Maharofhi Garniwa1211305083Ilmu HukumPENERAPAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN KAITANNYA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO.54/PID.B/2013/PN.BDG.
562Teni Mulyani1133050153Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI OLEH MASYARAKAT DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENCE)
563Rifqi Ilham Hafizhta1133050136Ilmu HukumTINJAUAN YURIDIS AKIBAT PUTUSAN PAILIT TERHADAP KARYAWAN PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
564Agnia Khairu Ummah1133050007Ilmu HukumTANGGUNG JAWAB MUTLAK SEBAGAI UPAYA PAKSA (HUKUM) BAGI PARA PENCEMAR DAN PERUSAK LINGKUNGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
565Mohammad Chaydir1123050086Ilmu HukumHUBUNGAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG DALAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
566Rian Khaeroni1133050131Ilmu HukumPERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA SUMBER TENTANG PERCERAIAN NIKAH SIRRI
567Shely Maulani1133050147Ilmu HukumTINJAUAN YURIDIS TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN KNALPOT DI ATAS AMBANG BATAS KEBISINGAN DI POLRESTABES BANDUNG
568M. Fadhlan Irfan Darmawan1133050090Ilmu HukumIMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NO.7 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT TERHADAP PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN RAYA RANCAEKEK
569Insanul Hakim Ifra1133050067Ilmu HukumKAJIAN ARGUMENTASI HUKUM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DAN PROSPEK KEBERHASILAN MEDIASI DI INDONESIA
570Alkautsar Akbar1133050013Ilmu HukumPELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM LINGKUNGAN ADAT MINANGKABAU DI KERAPATAN ADAT NAGARI PADANG MAGEK KECAMATAN RAMBATAN KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG NAGARI
571Kiki Rizki Septiani1133050080Ilmu HukumTINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN TUMPANG TINDIH SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR (STUDI KASUS TUMPANG TINDIH SHM NO.1491/PULOGEBANG ATAS NAMA SUWARNO DAN SHM NO. 2473/PULOGADUNG ATAS NAMA SUWARNI)
572Robbi Badru Zaman1211305065Ilmu HukumTINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI OLEH MASKAPAI PENERBANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
573Rizka Arsita Amalia1133050139Ilmu HukumANALISIS KOMPARASI PELAKSANAAN MEDIASI PADA PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN MENURUT PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011 DAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 11 TAHUN 2016 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG
574Wulan Dini Haryati1133050160Ilmu HukumPELAKSANAAN PERDA KOTA TASIKMALAYA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM RANGKA PEMENUHAN HAK ANAK MELALUI PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK
575Iip Saripudin1133050062Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA ASUSILA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (DI KABUPATEN MAJALENGKA)
576Tria Vera Guspiana1133060157Ilmu HukumTINJAUAN HUKUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK BAGI PEMOHON BERAGAMA ISLAM DI PENGADILAN NEGERI GARUT
577Teti Sobariah1133050154Ilmu HukumPELAKSANAAN SISTEM PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN MENURUT HUKUM ADAT KAMPUNG NAGA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL
578Ferdian Hanif Dwiananta1133050050Ilmu HukumPELAKSANAAN DIVERSI DI TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU DELIK PENCABULAN BERDASARKAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
579Liesdayanti Resdiana1133050083Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (P-IRT) YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL PANGAN DIKABUPATEN KARAWANG
580Rifa Nadia Shafira K1133050132Ilmu HukumPELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI BANDUNG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
581Dita Lestari1123050025Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PASAL 341 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BAYI DI WILAYAH POLISI RESORT KOTA BESAR BANDUNG
582Dodih Agustira1123050026Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DALAM PASAL 480 KUHP JUNCTO PASAL 53 HURUF C UNDANG-UNDANG MINYAK GAS BUMI NOMOR 22 TAHUN 2001 HASIL PENIMBUNAN (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR BANDUNG)
583Melfi Rustiani1133050097Ilmu HukumKEDUDUKAN DAN FUNGSI KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ADAT MINANGKABAU DIHUBUNGKAN DENGAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAH NAGARI
584Faisal Rizal Anugrah1123050085Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API DI WILAYAH POLISI RESORT KOTA BESAR BANDUNG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG 12 TAHUN 1951
585Andramora Gumelar1123050016Ilmu HukumTINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM KASUS SODOMI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN PASAL 184 KUHAP (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2658 K/PID.SUS/2015)
586Rifani Silviana Meutia1133050134Ilmu HukumTINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KERJASAMA RELOKASI PEMBANGUNAN PASAR DAN SUB TERMINAL CIWIDEY KABUPATEN BANDUNG
587Vera Yulia1133050159Ilmu HukumPELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL DIHUBUNGKAN PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK
588Rifa Nuraeni Munadi1133050133Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA GAMBAR DIGITAL YANG DIMUAT DALAM MEDIA SOSIAL MENURUT PASAL 1 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
589Ela Nuraeni1133050043Ilmu HukumTINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 23/PDT.G/2015/GRT TENTANG PENGADILAN NEGERI GARUT TIDAK BERWENANG MENGADILI SENGKETA LELANG SHM YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN
590Emanuel Hibu Tukan1123050027Ilmu HukumPENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA SUSILA PROSITUSI DI KOTA BANDUNG (STUDI DI POLRESTABES KOTA BANDUNG)
591Lasmi1133050082Ilmu HukumTINJAUN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL YANG BERTENTANGAN DENGAN PASAL 3 DAN 60 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (STUDI KASUS NO. 325/PDT.G/ARB/2012/PN.JKT.PST)
592Syahrullah Fathurohman1133050151Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK AKIBAT KAWIN KONTRAK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 8 UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
593Maulida Fatmawati1133050095Ilmu HukumPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEMEGANG MEREK DAGANG RABBANI ATAS BEREDARNYA KRUDUNG TIRUAN MEREK RABBANI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
594Antika Farhani Hakim1133050017Ilmu HukumKEDUDUKAN FENOMENA CYBERBULLYING SEBAGAI KEJAHATAN DI DUNIA CYBER DIKAITKAN DENGAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PASAL 310 KUHP